Jokowi Minta Lembaga Nonstruktural Dipangkas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program reformasi birokrasi tidak ditunda-tunda. ‎Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan penataan Lembaga Nonstruktural (LSN), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional di kantornya.

Menurut Jokowi, reformasi birokrasi diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan global yang terjadi antarnegara. Sehingga substansi reformasi birokrasi bukan sekadar profesionalisme dan pelayanan publik, namun pondasi memenangkan persaingan global.

‎"Tanpa reformasi birokrasi, kita akan semakin ditinggalkan, akan tertinggal dibandingkan negara lain dalam meraih kemajuan," kata Jokowi di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Untuk itu, Jokowi berharap lembaga pemerintahan menata kembali. Hal itu dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih efesien dan tidak tumpah tindih dalam menjalankan program pemerintah.

Menurut Jokowi, data Kementerian PAN-RB terdapat 115 lembaga nonstruktural atau LNS, di mana 85 lembaga nonstruktural dibentuk berdasarkan undang-undang, enam LNS dibentuk berdasarkan PP, serta 24 LNS dibentuk berdasarkan keppres atau Perpres‎.

Jokowi mengatakan, sebanyak 115 lembaga nonstruktural dianggap terlalu besar. Maka itu dia berharap dilakukan penataan kembali. Dia menyebutkan pada 2014, sebanyak 10 LNS telah dibubarkan, kemudian dua LNS pada 2015 juga menyusul dibubarkan.

‎"Langkah selanjutnya tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LNS yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres atau Keppres yang masih berada di ranah pemerintah," pungkasnya.