Perdata dan Pidana Posisi Teratas Laporan yang Diterima KY
Rabu, 14 September 2016 - 19:04 WIB
Perdata dan Pidana Posisi Teratas Laporan yang Diterima KY
A
A
A
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan berbagai laporan dari masyarakat pada catur wulan ke II tahun 2016. Dalam periode tersebut, KY menerima 1.092 laporan masyarakat dan 1.257 surat tembusan.
Juru bicara KY, Farid Wadji mengatakan, jenis perkara yang banyak diadukan dalam laporan masyarakat adalah perdata (49%), pidana (29%), tata usaha negara (8%), data tindak pidana korupsi (7%), agama (3%) dan pengadilan hubungan industrial (3%).
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, KY mengungkapkan penanganan laporan masyarakat pada Januari sampai 31 Agustus 2016," ujar Farid dalam konferensi persnya di Gedung KY, Jalan Kramat Raya Nmor 57, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).
Menurutnya, pada periode Januari hingga 31 Agustus 2015, perkara perdata dan pidana menempati urutan teratas berdasarkan jenis perkara yang dilaporkan. Dia menambahkan, tingkat laporan yang tinggi berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A yang kompleksitas perkaranya tinggi dan sensitif.
"Sementara itu, kita lihat dari berdasarkan lokasi aduan. Ada lima provinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ucapnya. (Baca: KY Soroti Fenomena Hakim Selingkuh)
Berikut laporan yang diterima dari lima provinsi :
1. DKI Jakarta 225 laporan
2. Jawa Timur 115 laporan
3. Sumatera Utara 104 laporan
4. Jawa Barat 91 laporan
5. Jawa Tengah 60 laporan.
Juru bicara KY, Farid Wadji mengatakan, jenis perkara yang banyak diadukan dalam laporan masyarakat adalah perdata (49%), pidana (29%), tata usaha negara (8%), data tindak pidana korupsi (7%), agama (3%) dan pengadilan hubungan industrial (3%).
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, KY mengungkapkan penanganan laporan masyarakat pada Januari sampai 31 Agustus 2016," ujar Farid dalam konferensi persnya di Gedung KY, Jalan Kramat Raya Nmor 57, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).
Menurutnya, pada periode Januari hingga 31 Agustus 2015, perkara perdata dan pidana menempati urutan teratas berdasarkan jenis perkara yang dilaporkan. Dia menambahkan, tingkat laporan yang tinggi berasal dari Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A yang kompleksitas perkaranya tinggi dan sensitif.
"Sementara itu, kita lihat dari berdasarkan lokasi aduan. Ada lima provinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ucapnya. (Baca: KY Soroti Fenomena Hakim Selingkuh)
Berikut laporan yang diterima dari lima provinsi :
1. DKI Jakarta 225 laporan
2. Jawa Timur 115 laporan
3. Sumatera Utara 104 laporan
4. Jawa Barat 91 laporan
5. Jawa Tengah 60 laporan.
(kur)
