Task Force BNPT Akan Ungkap Modus Terorisme via Online
Senin, 22 Agustus 2016 - 16:13 WIB
Task Force BNPT Akan Ungkap Modus Terorisme via Online
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengaku satuan tugas atau task force yang dibentuk nantinya akan menyelidiki modus aksi terorisme yang menggunakan media online.
"Yang kemarin ditangkap di Batam itu memberi perintah melalui sosial media, FB, Youtube, BBM, Twitter," ujar Suhardi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Terkait rencana ini, BNPT merasa perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menerangkan konten berkaitan dengan 'aksi' terorisme dan radikalisme di media sosial.
Menurut Suhardi, task force merupakan reaktualisasi penanganan terorisme di segala bidang. Task force akan diisi perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang terorisme.
"BNPT akan menjadi leading sectornya untuk bisa memformulasikan," katanya.
Adapun untuk menyukseskan formulasi tersebut, pihaknya segera menjalin komunikasi dengan kementerian atau lembaga untuk memberikan akses kepada pihak-pihak yang akan ditugaskan mengisi task force.
"Saya akan segera surati untuk nama-nama task force dan tidak boleh diganti yang punya akses langsung ke menteri," pungkasnya.
"Yang kemarin ditangkap di Batam itu memberi perintah melalui sosial media, FB, Youtube, BBM, Twitter," ujar Suhardi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Terkait rencana ini, BNPT merasa perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menerangkan konten berkaitan dengan 'aksi' terorisme dan radikalisme di media sosial.
Menurut Suhardi, task force merupakan reaktualisasi penanganan terorisme di segala bidang. Task force akan diisi perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang terorisme.
"BNPT akan menjadi leading sectornya untuk bisa memformulasikan," katanya.
Adapun untuk menyukseskan formulasi tersebut, pihaknya segera menjalin komunikasi dengan kementerian atau lembaga untuk memberikan akses kepada pihak-pihak yang akan ditugaskan mengisi task force.
"Saya akan segera surati untuk nama-nama task force dan tidak boleh diganti yang punya akses langsung ke menteri," pungkasnya.
(kri)
