Buka Kongres MK se-Asia, Jokowi Jelaskan Soal Reformasi Konstitusi
Buka Kongres MK se-Asia, Jokowi Jelaskan Soal Reformasi Konstitusi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Kontitusi (MK) se-Asia. Dalam sambutannya Jokowi menegaskan kembali posisi Indonesia.
"Kami adalah bangsa majemuk yang sangat menghargai keberagaman, penuh toleransi dan saling menghargai," kata Jokowi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/8/2016).
Kepada para delegasi kongres, Jokowi menuturkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Kendati demikian, kata dia, Indonesia tetap konsisten menjaga perdamaian dan memupuk toleransi antarsesama.
"Oleh karena itu saya menyambut gembira Indonesia sebagai tuan rumah Kongres ke-3 Asosiasi MK pada hari ini," ujarnya.
Menurut dia, tema Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga yang diangkat dalam kongres ke-3 dinilai perlu ditekankan untuk mendorong hak konstitusional warga negara terus diperbaiki.
Jokowi mengungkapkan, reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan MK pada posisi yang sangat strategis dalam mengawal konstitusi negara.
"MK juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi," tuturnya.
"Kami adalah bangsa majemuk yang sangat menghargai keberagaman, penuh toleransi dan saling menghargai," kata Jokowi di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/8/2016).
Kepada para delegasi kongres, Jokowi menuturkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Kendati demikian, kata dia, Indonesia tetap konsisten menjaga perdamaian dan memupuk toleransi antarsesama.
"Oleh karena itu saya menyambut gembira Indonesia sebagai tuan rumah Kongres ke-3 Asosiasi MK pada hari ini," ujarnya.
Menurut dia, tema Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga yang diangkat dalam kongres ke-3 dinilai perlu ditekankan untuk mendorong hak konstitusional warga negara terus diperbaiki.
Jokowi mengungkapkan, reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan MK pada posisi yang sangat strategis dalam mengawal konstitusi negara.
"MK juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi," tuturnya.
(dam)
Explore More