Kinerja Kejaksaan Terkait Eksekusi Mati Dinilai Lamban

Senin, 25 Juli 2016 - 10:55 WIB
Kinerja Kejaksaan Terkait...
Kinerja Kejaksaan Terkait Eksekusi Mati Dinilai Lamban
A A A
JAKARTA - Molornya eksekusi mati terpidana kasus narkoba gelombang ketiga dipertanyakan anggota Komisi III DPR ‎Supratman Andi Agtas. Menurutnya, kinerja kejaksaan ‎dianggap lamban dan tak seimbang dengan gencarnya Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Polri dalam melakukan penindakan.

"Kalau bisa sebelum KUHP baru itu diundangkan harus cepat. Biasanya (penundaan eksekusi) berkaitan alasan-alasan politis. Kasihan Pak Buwas (Budi Waseso Kepala BNN)," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

‎Peninjauan kembali (PK) berkali-kali terpidana kasus narkoba pun dikritik politikus Partai Gerindra ini. "PK berkali-kali kebablasan, kalau sudah grasi mengakui salah itu kan sudah langkah akhir," ucapnya.

(Baca: Kejagung Mulai Seleksi Daftar Terpidana Mati)

Lebih lanjut dia berpendapat, sebenarnya Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki peran penting dalam pemberantasan narkoba. "Kejaksaan itu, mereka itu eksekutor, jadi yang bertanggung jawab," pungkasnya.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku dalam waktu dekat pelaksanaan hukuman mati akan dilakukan terhadap terpidana gembong narkoba.

Menurut Prasetyo, proses persiapan telah dibahas oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), termasuk siapa-siapa saja yang bakal dieksekusi mati.

‎"Karena ada juga yang PK (Peninjauan Kembali) kita tunggu. Ada yang grasi. Makanya aspek yuridis harus dituntaskan dulu, baru teknisnya‎," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.
(maf)
Berita Terkait
Kriminolog UI: Hukuman...
Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Pakar Hukum Minta Pengadilan...
Pakar Hukum Minta Pengadilan di Indonesia Hindari Vonis Mati
Oknum Polisi Terdakwa...
Oknum Polisi Terdakwa Narkoba Dituntut Mati
Saudi Hapus Hukuman...
Saudi Hapus Hukuman Mati Anak di Bawah Umur
KUHP Baru Berikan Potongan...
KUHP Baru Berikan Potongan Hukuman Terpidana Mati Jika Berkelakuan Baik
Kontras: Perlu Tolak...
Kontras: Perlu Tolak Ukur Objektif Sebelum Hukuman Mati Dijatuhkan
Berita Terkini
Penampakan Bupati Lombok...
Penampakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Pakai Rompi Oranye KPK
Wamenaker Aplikasi Dermaga...
Wamenaker Aplikasi Dermaga Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Koperasi TKBM
Hadiri ASCN 2026, Safrizal...
Hadiri ASCN 2026, Safrizal Tegaskan Komitmen Indonesia Kembangkan Kota Cerdas
Harlah ke-28 PKB, Perempuan...
Harlah ke-28 PKB, Perempuan Bangsa Gelar 2 Agenda Akbar Perkuat Mesin Organisasi
9 Jaksa Mulai Bekerja...
9 Jaksa Mulai Bekerja Tangani Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Dirikan LBH, Jro Bima:...
Dirikan LBH, Jro Bima: Perindo Bali Harus Jadi Rumah Keadilan
Infografis
Menhan Australia Telepon...
Menhan Australia Telepon Menteri Sjafrie Terkait Rumor Pangkalan Militer Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved