Meutia Hatta: Almarhum Hasan Basri Durin Punya Banyak Kelebihan
Sabtu, 09 Juli 2016 - 15:20 WIB
Meutia Hatta: Almarhum Hasan Basri Durin Punya Banyak Kelebihan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 1999-2004, Meutia Farida Hatta menyampaikan bahwa mantan Menteri Agraria almarhum Hasan Basri Durin merupakan tokoh yang mempunyai banyak jasa selama hidupnya. Hasan Basri juga mempunyai banyak kelebihan yang ditorehkan semasa hidupnya.
"Pak Hasan punya banyak kelebihan, di Pemda Sumatera Barat jenjangnya bagus. Meniti karir cukup lama dan pernah jadi gubernur dan menteri," ujar Meutia di Kediaman Hasan Basri di Jalan Pancoran Indah 6 blok b1, Jakarta selatan, Sabtu (9/7/2016).
Putri mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta ini juga menuturkan, bahwa sosok almarhum erat kaitannya dengan sosok Bung Hatta. "Jadi yang tadinya wawasan nusantara jadi Yayasan Bung Hatta. Lalu beliau dirikan Universitas Bung Hatta. Beliau minta izin memakai nama dan lalu keluarga izinkan. Dan beliau konsen di bidang pendidikan," jelasnya.
Dia sangat mengagumi sosok almarhum Hasan Basri karena di saat sakit tetap kuat dan bertahan. Sosok almarhum juga dinilai sangat bertanggung jawab atas tugasnya. "Tidak banyak orang memiliki itu," ucapnya.
Putri dari tokoh Proklamator itu menyebut, masyarakat Indonesia harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari seorang Hasan Basri. Karena sosok almarhum Hasan Basri contoh panutan yang baik dan patut ditiru untuk kemajuan masyarakat dan di dalam pemerintahan.
"Karena Indonesia perlu pemimpin yang perduli terhadap rakyat," tuturnya.
Sekadar informasi, sebelum terjun ke dunia politik, Hasan Basri sempat menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Jambi dan Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1971, dia diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang, kemudian menggantikan Akhiroel Yahya menjadi Wali Kota Padang selama dua periode dari tahun 1973 hingga tahun 1983.
Setelah itu, dia menggantikan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat dan menjabatnya dari tahun 1987 sampai 1997.
Setelah Presiden Soeharto lengser kemudian digantikan oleh BJ Habibie, Hasan basri diangkat menjadi Menteri Negara Agraria dalam Kabinet Reformasi Pembangunan dan menjabatnya sampai ketika kementerian itu dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.
"Pak Hasan punya banyak kelebihan, di Pemda Sumatera Barat jenjangnya bagus. Meniti karir cukup lama dan pernah jadi gubernur dan menteri," ujar Meutia di Kediaman Hasan Basri di Jalan Pancoran Indah 6 blok b1, Jakarta selatan, Sabtu (9/7/2016).
Putri mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta ini juga menuturkan, bahwa sosok almarhum erat kaitannya dengan sosok Bung Hatta. "Jadi yang tadinya wawasan nusantara jadi Yayasan Bung Hatta. Lalu beliau dirikan Universitas Bung Hatta. Beliau minta izin memakai nama dan lalu keluarga izinkan. Dan beliau konsen di bidang pendidikan," jelasnya.
Dia sangat mengagumi sosok almarhum Hasan Basri karena di saat sakit tetap kuat dan bertahan. Sosok almarhum juga dinilai sangat bertanggung jawab atas tugasnya. "Tidak banyak orang memiliki itu," ucapnya.
Putri dari tokoh Proklamator itu menyebut, masyarakat Indonesia harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari seorang Hasan Basri. Karena sosok almarhum Hasan Basri contoh panutan yang baik dan patut ditiru untuk kemajuan masyarakat dan di dalam pemerintahan.
"Karena Indonesia perlu pemimpin yang perduli terhadap rakyat," tuturnya.
Sekadar informasi, sebelum terjun ke dunia politik, Hasan Basri sempat menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Jambi dan Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1971, dia diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang, kemudian menggantikan Akhiroel Yahya menjadi Wali Kota Padang selama dua periode dari tahun 1973 hingga tahun 1983.
Setelah itu, dia menggantikan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat dan menjabatnya dari tahun 1987 sampai 1997.
Setelah Presiden Soeharto lengser kemudian digantikan oleh BJ Habibie, Hasan basri diangkat menjadi Menteri Negara Agraria dalam Kabinet Reformasi Pembangunan dan menjabatnya sampai ketika kementerian itu dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.
(kri)
