Demi NKRI, Pemerintah Harus Perkuat Daerah Otonomi Baru
Demi NKRI, Pemerintah Harus Perkuat Daerah Otonomi Baru
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera membangun dan mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) demi memperkuat kedaulatan negara dan mempertegas batas negara seperti di wilayah Kabudaya Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati berpandangan, pemerintah harus hadir tidak hanya di pusat pemerintahan saja, tetapi di wilayah perbatasan.
Menurutnya, permasalahan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan melalui pendekatan militer, tetapi pemerintah harus hadir dan membangun DOB untuk memperkuat wilayah NKRI di setiap wilayah.
"Masalah wilayah kita tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan keamanan atau militer saja, prosperity approach juga harus dilakukan agar warga perbatasan merasakan hadirnya RI di sana," tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Seperti diketahui, DOB Kabudaya Perbatasan secara administrasi sudah diusulkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Kementrian Dalam Negeri dan pada tanggal 27 Juni diperkuat lagi oleh Buapti Nunukan Hj, Asmin Laura Hafid yang langsung bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah Dr Soni Sumarsono.
Nuning menilai saat ini pemerintah diyakini sudah mulai aware dengan berbagai masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia, seperti masalah pembangunan Daerah Otonomi Baru di wilayah Kabudaya Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Menurutnya, salah satu alasan yang membuat pemerintah jarang hadir di wilayah perbatasan itu, karena terhalang oleh medan yang berat untuk dikunjungi. "Namun nampaknya medan yang berat untuk kunjungi perbatasan membuat pejabat enggan untuk sering ke sana," ungkapnya.
"Karena infrastruktur juga belum, Pemerintahan Jokowi banyak yang terpusat di Sumatera, Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo cukup bagus dalam membangun infrastruktur di dekat perbatasan," tukasnya.
Sebelumnya, di wilayah Kalimantan ada beberapa sigmen Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas negara yang belum di putuskan secara bilateral posisi dan batas negara yang pasti dan sigmen yang terluas.
Terbanyak terdapat di Lumbis Ogong Kabuapten Nunukan Kalimantan Utara yang masuk dalam cakupan DOB Kabudaya Perbatasan yaitu Sungai Sumantipal, Sungai Sinapad, Sungai Sasai (Patok B2700-B3500) dan C500-C600 yang di perkirakan luas keseluruhan mencapai 154.000 Ha.
Pengamat militer dan pertahanan Susaningtyas Kertopati berpandangan, pemerintah harus hadir tidak hanya di pusat pemerintahan saja, tetapi di wilayah perbatasan.
Menurutnya, permasalahan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan melalui pendekatan militer, tetapi pemerintah harus hadir dan membangun DOB untuk memperkuat wilayah NKRI di setiap wilayah.
"Masalah wilayah kita tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan keamanan atau militer saja, prosperity approach juga harus dilakukan agar warga perbatasan merasakan hadirnya RI di sana," tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Seperti diketahui, DOB Kabudaya Perbatasan secara administrasi sudah diusulkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Kementrian Dalam Negeri dan pada tanggal 27 Juni diperkuat lagi oleh Buapti Nunukan Hj, Asmin Laura Hafid yang langsung bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah Dr Soni Sumarsono.
Nuning menilai saat ini pemerintah diyakini sudah mulai aware dengan berbagai masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia, seperti masalah pembangunan Daerah Otonomi Baru di wilayah Kabudaya Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Menurutnya, salah satu alasan yang membuat pemerintah jarang hadir di wilayah perbatasan itu, karena terhalang oleh medan yang berat untuk dikunjungi. "Namun nampaknya medan yang berat untuk kunjungi perbatasan membuat pejabat enggan untuk sering ke sana," ungkapnya.
"Karena infrastruktur juga belum, Pemerintahan Jokowi banyak yang terpusat di Sumatera, Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo cukup bagus dalam membangun infrastruktur di dekat perbatasan," tukasnya.
Sebelumnya, di wilayah Kalimantan ada beberapa sigmen Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas negara yang belum di putuskan secara bilateral posisi dan batas negara yang pasti dan sigmen yang terluas.
Terbanyak terdapat di Lumbis Ogong Kabuapten Nunukan Kalimantan Utara yang masuk dalam cakupan DOB Kabudaya Perbatasan yaitu Sungai Sumantipal, Sungai Sinapad, Sungai Sasai (Patok B2700-B3500) dan C500-C600 yang di perkirakan luas keseluruhan mencapai 154.000 Ha.
(maf)
Explore More