RI Diminta Seriusi Kasus Masuknya Hercules Malaysia ke Natuna
Selasa, 28 Juni 2016 - 15:25 WIB
RI Diminta Seriusi Kasus Masuknya Hercules Malaysia ke Natuna
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra mendorong pemerintah menyikapi serius kasus melintasnya pesawat Hercules C-130 milik Malaysia di atas Kepulauan Natuna, Sabtu 25 Juni 2016.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah harus menyampaikan nota protes ke Malaysia atas kejadian tersebut. "Kalau memang masuk wilayah udara kita, protes dalam arti minta penjelasan Malaysia," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Dia berpendapat, jika pesawat Malaysia melintasi Kepulauan Natuna dalam keadaan darurat, masih bisa dipahami. "Kalau itu disengaja tentu kita harus menyeriusi," tutur anggota komisi I DPR ini.
Dia mengakui menjaga wilayah darat, laut maupun udara bukan hal mudah. Dia menilai pencegatan yang dilakukan TNI AU terhadap pesawat Hercules milik Malaysia itu sudah tepat. "Siapapun yang masuk wilayah kita tanpa izin tentu kita harus halau, harus kita usir," ungkapnya.
Menurut dia, kasus melintasnya pesawat Malaysia di atas Kepulauan Natuna dan masuknya sejumlah kapal nelayan China di Perairan Natuna merupakan ujian bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan. (Baca juga: TNI AU Benarkan Usir Pesawat Berbendera Malaysia dari Wilayah RI)
Terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna, lanjut dia, perlu proses panjang dan biaya besar. "Tetapi itu sebagai sebuah perencanaan harus dilakukan, karena Natuna itu wilayah kedaulatan kita yang jangkauannya agak jauh, berbatasan dengan banyak negara sehingga kita harus menegakkan kedaulatan bersama," katanya. (Baca juga: Pesawat Dicegat RI, Malaysia: Saya Dekat dengan Ryamizard)
Kendati demikian, kata Muzani, menjaga kedaulatan itu tidak lantas harus menunggu pembangunan pangkalan militer di Natuna. "Karena Natuna sebuah wilayah kita bukan sekarang, sudah dari zaman dulu itu wilayah kita karena tantangan dan situasinya sekarang makin kompleks, tentu kita harus memberikan respons atas situasi ini lebih serius lagi," tuturnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah harus menyampaikan nota protes ke Malaysia atas kejadian tersebut. "Kalau memang masuk wilayah udara kita, protes dalam arti minta penjelasan Malaysia," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Dia berpendapat, jika pesawat Malaysia melintasi Kepulauan Natuna dalam keadaan darurat, masih bisa dipahami. "Kalau itu disengaja tentu kita harus menyeriusi," tutur anggota komisi I DPR ini.
Dia mengakui menjaga wilayah darat, laut maupun udara bukan hal mudah. Dia menilai pencegatan yang dilakukan TNI AU terhadap pesawat Hercules milik Malaysia itu sudah tepat. "Siapapun yang masuk wilayah kita tanpa izin tentu kita harus halau, harus kita usir," ungkapnya.
Menurut dia, kasus melintasnya pesawat Malaysia di atas Kepulauan Natuna dan masuknya sejumlah kapal nelayan China di Perairan Natuna merupakan ujian bagi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan. (Baca juga: TNI AU Benarkan Usir Pesawat Berbendera Malaysia dari Wilayah RI)
Terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna, lanjut dia, perlu proses panjang dan biaya besar. "Tetapi itu sebagai sebuah perencanaan harus dilakukan, karena Natuna itu wilayah kedaulatan kita yang jangkauannya agak jauh, berbatasan dengan banyak negara sehingga kita harus menegakkan kedaulatan bersama," katanya. (Baca juga: Pesawat Dicegat RI, Malaysia: Saya Dekat dengan Ryamizard)
Kendati demikian, kata Muzani, menjaga kedaulatan itu tidak lantas harus menunggu pembangunan pangkalan militer di Natuna. "Karena Natuna sebuah wilayah kita bukan sekarang, sudah dari zaman dulu itu wilayah kita karena tantangan dan situasinya sekarang makin kompleks, tentu kita harus memberikan respons atas situasi ini lebih serius lagi," tuturnya.
(dam)
