PDIP Singgung Pentingnya Peran Negara dalam Pendanaan Partai
Selasa, 31 Mei 2016 - 21:12 WIB
PDIP Singgung Pentingnya Peran Negara dalam Pendanaan Partai
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai beberapa prinsip dalam menggali sumber pendanaan. Prinsip itu adalah partai bisa berdaulat dan menyadari fungsi utamanya sesuai konstitusi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan salah satu upaya menggali sumber pendanaan dengan memelopori penggalangan dana internal melalui penggalangan iuran anggota.
"Partai harus menyadari fungsi utamanya sesuai fungsi konstitusi untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik dan menggalang kekuatan rakyat," ujar Hasto disela-sela Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pendanaan Partai Politik di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Dia mengakui, untuk menciptakan suatu sistem demokrasi yang ideal memang diperlukan peran negara dalam masalah pendanaan partai. Alasannya, kata dia, sebagaimana dalil yang menyatakan bahwa negara itu sehat kalau partainya sehat.
Menurutnya, negara-negara maju, keberadaan parpol menjadi instrumen penting bagi jalannya pemerintahan. Dia menjelaskan, di negara itu, parpol diintervensi dalam bentuk bantuan dengan konsekuensi parpol diwajibkan mengaudit penggunaannya kemudian diumumkan kepada publik.
Maka itu, partainya mengusulkan ada bantuan yang bersifat electoral base atau bantuan yang diberikan berdasarkan perolehan dalam pemilu. Selanjutnya bantuan yang bersifat insentif dengan laporan sejauh mana fungsi komunikasi dan agregasi dilakukan parpol bersangkutan. (Baca: Sisi Positif dan Negatif Parpol Dapat Suntikan Dana Rp1 T)
“Jadi ada campur tangan negara yang bersifat electoral base dan ada yang bersifat insentif base sesuai prestasi partai didalam menjalankan fungsi utama partai,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan salah satu upaya menggali sumber pendanaan dengan memelopori penggalangan dana internal melalui penggalangan iuran anggota.
"Partai harus menyadari fungsi utamanya sesuai fungsi konstitusi untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik dan menggalang kekuatan rakyat," ujar Hasto disela-sela Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pendanaan Partai Politik di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Dia mengakui, untuk menciptakan suatu sistem demokrasi yang ideal memang diperlukan peran negara dalam masalah pendanaan partai. Alasannya, kata dia, sebagaimana dalil yang menyatakan bahwa negara itu sehat kalau partainya sehat.
Menurutnya, negara-negara maju, keberadaan parpol menjadi instrumen penting bagi jalannya pemerintahan. Dia menjelaskan, di negara itu, parpol diintervensi dalam bentuk bantuan dengan konsekuensi parpol diwajibkan mengaudit penggunaannya kemudian diumumkan kepada publik.
Maka itu, partainya mengusulkan ada bantuan yang bersifat electoral base atau bantuan yang diberikan berdasarkan perolehan dalam pemilu. Selanjutnya bantuan yang bersifat insentif dengan laporan sejauh mana fungsi komunikasi dan agregasi dilakukan parpol bersangkutan. (Baca: Sisi Positif dan Negatif Parpol Dapat Suntikan Dana Rp1 T)
“Jadi ada campur tangan negara yang bersifat electoral base dan ada yang bersifat insentif base sesuai prestasi partai didalam menjalankan fungsi utama partai,” jelasnya.
(kur)
