MKD DPR Sepakat Lanjutkan Kasus Ruhut Sebut Hak Asasi Monyet

Rabu, 18 Mei 2016 - 17:06 WIB
MKD DPR Sepakat Lanjutkan...
MKD DPR Sepakat Lanjutkan Kasus Ruhut Sebut Hak Asasi Monyet
A A A
JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR M Syafii menyampaikan hasil dari rapat internal MKD dari awal masa sidang, seperti penyataan Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul soal Hak Asasi Manusia (HAM) disebut menjadi hak asasi monyet.

"Beliau dengan lantang katakan sikat saja HAM itu hak asasi monyet," kata Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

"Ini dianggap pernyataan luar biasa dalam etika tentang anggota DPR. Hal tersebut merupakan sikap tidak sopan apalagi mengatakan sesuatu yang sudah baku," imbuhnya.

(Baca: Sebut Hak Asasi Monyet, MKD Nilai Wajar Muhammadiyah Laporkan Ruhut)

Diakui Syafii, HAM harus dijunjung tinggi bukan malah ini istilah saja sudah dilecehkan.

"Kata tersebut diubah menjadi hak asasi monyet, jadi kalimat tersebut ketika disampaikan kepada seluruh rapat internal MKD tidak ada yang berbeda pendapat agar kasus itu ditindaklanjuti dengan minta keterangan dari saksi dan saudara Ruhut," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Daftar Lengkap 580 Anggota...
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR yang Dilantik Hari Ini
SDI Sebut Sangat Berlebihan...
SDI Sebut Sangat Berlebihan Kinerja DPR RI Sekarang Dianggap Terburuk di Era Reformasi
Dua Fraksi DPR Enggan...
Dua Fraksi DPR Enggan Laporkan Kasus Corona Anggotanya
Lewat Sebuah Buku, Desmond...
Lewat Sebuah Buku, Desmond Mahesa Ungkap Seluk-Beluk tentang DPR
Sidang Pertama DPR 2020-2021...
Sidang Pertama DPR 2020-2021 Dihadiri 98 Anggota Secara Fisik, 231 Virtual
DPR Batasi Tamu yang...
DPR Batasi Tamu yang Masuk ke Kompleks Senayan
Berita Terkini
KPK Panggil 2 Tersangka...
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kapolri Buka Peluang...
Kapolri Buka Peluang Sipil Duduki Jabatan di Polri, Pakar: Modernisasi Kelembagaan
Fokus Belanja Negara
Fokus Belanja Negara
Said Iqbal Bakal Dilantik...
Said Iqbal Bakal Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Sore Ini
Korlantas Polri Tunda...
Korlantas Polri Tunda Pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026
25 Wilayah Indonesia...
25 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Mindanao Filipina
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved