Ade Komarudin Klaim DPR Kejar Target Bikin UU Saat Reses
Jum'at, 29 April 2016 - 17:09 WIB
Ade Komarudin Klaim DPR Kejar Target Bikin UU Saat Reses
A
A
A
JAKARTA - DPR masih mempunyai dua target Undang-undang (UU) yang hingga penutupan masa sidang IV belum diselesaikan. Keduanya yakni, UU Tax Amnesty dan revisi UU Pilkada.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, ada sejumlah kendala teknis sehingga dua UU tersebut belum diselesaikan oleh para anggota DPR. Namun dia memastikan, dua UU tersebut akan selesai pada pembukaan masa sidang berikutnya, pertengahan Mei mendatang.
"Untuk UU Tax Amnesty, Panja baru terbentuk tadi malam. Langsung akan bekerja. Minta izin kepada pimpinan dewan, akan bekerja pada masa reses dan akan berjalan pada masa persidangan yang akan datang," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).
Sementara itu, terkait pembahasan revisi UU Pilkada, Ade mengatakan, kini sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait sejumlah poin yang akan direvisi. Di antaranya
terkait jumlah syarat dukungan bagi calon independen dan dari partai politik (parpol).
"RUU Pilkada proses politik harus dilakukan terus. Kami yakin Undang-undang Pilkada juga tidak akan mengganggu agenda nasional, termasuk soal Tax Amnesty. Yang penting dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan)," tandas Ade.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, ada sejumlah kendala teknis sehingga dua UU tersebut belum diselesaikan oleh para anggota DPR. Namun dia memastikan, dua UU tersebut akan selesai pada pembukaan masa sidang berikutnya, pertengahan Mei mendatang.
"Untuk UU Tax Amnesty, Panja baru terbentuk tadi malam. Langsung akan bekerja. Minta izin kepada pimpinan dewan, akan bekerja pada masa reses dan akan berjalan pada masa persidangan yang akan datang," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).
Sementara itu, terkait pembahasan revisi UU Pilkada, Ade mengatakan, kini sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait sejumlah poin yang akan direvisi. Di antaranya
terkait jumlah syarat dukungan bagi calon independen dan dari partai politik (parpol).
"RUU Pilkada proses politik harus dilakukan terus. Kami yakin Undang-undang Pilkada juga tidak akan mengganggu agenda nasional, termasuk soal Tax Amnesty. Yang penting dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan)," tandas Ade.
(maf)
