Kadin Gandeng KPK Cegah Korupsi di Kalangan Pengusaha
Jum'at, 15 April 2016 - 14:21 WIB
Kadin Gandeng KPK Cegah Korupsi di Kalangan Pengusaha
A
A
A
JAKARTA - Maraknya pengusaha di Indonesia terjerat kasus suap menjadi keprihtianan tersendiri bagi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Karenanya, Kadin beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjajaki sebuah kerja sama untuk mencegah suap di kalangan pengusaha.
"Dalam rangka kerja sama Kadin dengan KPK. Kita lihat akhir ini pengusaha terlibat suap, jadi Kadin merasa perlu untuk mengadakan kerja sama dengan KPK dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi di kalangan pengusaha," ujar Wakil Ketua Kadin Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Bambang Soesatyo beserta Ketua Kadin Rosan P Roeslani ditemui empat pemimpin KPK. Bambang menjelaskan, dalam waktu dekat Kadin akan menyusun draft MoU dengan KPK agar para pengusaha bisa terhindar dari tindakan suap.
Salah satu upaya untuk mencegah praktik suap yang diusulkan Kadin kepada KPK yakni mendorong perbaikan birokrasi. Menurut Bambang, birokrasi yang ruwet sering kali menjerat pengusaha.
Bendahara umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu mengungkapkan, ruwetnya birokrasi ini yang menyebabkan pengusaha sering melakukan suap. Menyuap menjadi pilihan para pengusaha agar bisa melancarkan usahanya.
"Pengusaha ambil jalan pintas melakukan suap ditangkap, nah begitu juga problem yang kami hadapi di daerah. Terutama ketika ada bupati, wali kota, gubernur mau mencalonkan diri misalnya, kami pengusaha diminta sumbangan, enggak nyumbang salah, nyumbang ditangkap," pungkas Bambang.
"Dalam rangka kerja sama Kadin dengan KPK. Kita lihat akhir ini pengusaha terlibat suap, jadi Kadin merasa perlu untuk mengadakan kerja sama dengan KPK dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi di kalangan pengusaha," ujar Wakil Ketua Kadin Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Bambang Soesatyo beserta Ketua Kadin Rosan P Roeslani ditemui empat pemimpin KPK. Bambang menjelaskan, dalam waktu dekat Kadin akan menyusun draft MoU dengan KPK agar para pengusaha bisa terhindar dari tindakan suap.
Salah satu upaya untuk mencegah praktik suap yang diusulkan Kadin kepada KPK yakni mendorong perbaikan birokrasi. Menurut Bambang, birokrasi yang ruwet sering kali menjerat pengusaha.
Bendahara umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu mengungkapkan, ruwetnya birokrasi ini yang menyebabkan pengusaha sering melakukan suap. Menyuap menjadi pilihan para pengusaha agar bisa melancarkan usahanya.
"Pengusaha ambil jalan pintas melakukan suap ditangkap, nah begitu juga problem yang kami hadapi di daerah. Terutama ketika ada bupati, wali kota, gubernur mau mencalonkan diri misalnya, kami pengusaha diminta sumbangan, enggak nyumbang salah, nyumbang ditangkap," pungkas Bambang.
(kri)
