Jaksa Kena OTT, Bukti Jaksa Agung Gagal Jadi Pimpinan

JAKARTA - DPP Pemuda Perindo menilai penangkapan terhadap sejumlah oknum jaksa yang dilakukan KPK menunjukkan keterpurukan manajemen pengelolaan jaksa.

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra menjelaskan, maraknya pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah oknum jaksa yang kaitannya dengan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat baru-baru ini semakin menunjukan keterpurukan manejemen pengelolaan jaksa yang ideal di dalam institusi Kejaksaan Agung era Jaksa Agung HM Prasetyo ini.

Menurut Effendi, dua penangkapan jaksa berturut-turut di Jakarta dan Subang, Jawa Barat menunjukkan kelemahan pengawasan jaksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga dalam periodik waktu tertentu bisa sekaligus terkena aksi OTT oleh KPK.

"Dua penangkapan oknum jaksa di dua wilayah hukum itu jelas menjadi aib yang memalukan institusi kejaksaan di bawah era kepemimpinan HM Prasetyo. Dan skandal memalukan ini jelas-jelas hanya terjadi di era HM Prasetyo," tegas Effendi dalam rilisnya yang diterima Sindonews, Selasa (12/4/2016)

Effendi mengungkapkan, penangkapan oknum jaksa dalam OTT ini menjadi bukti sahih, bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik terlalu banyak berwacana dan hanya melakukan manuver-manuver politik demi pencitraan tanpa melihat bobroknya sistem pengawasan kejaksaan ditingkatan bawah.

Penangkapan oknum jaksa, lanjut Effendi, semakin memperlihatkan bahwa figur HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak memberikan suri teladan bagi jaksa-jaksa di bawah nya. Jaksa-jaksa di bawah seolah kehilangan sosok panutan pemimpin yang baik dan berintegritas dalam penegakan hukum.

Effendi menuturkan, penangkapan oknum jaksa oleh KPK ini adalah bukti kegagalan kinerja Jaksa Agung."Kami meminta agar Presiden Jokowi segera mereshuffle posisi Jaksa Agung agar lembaga yang sangat strategis dalam penegakan hukum ini dapat bersih dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di negara ini," tuturnya.

Effendi pun meminta kepada HM Prasetyo dengan suka rela mengakui kegagalannya dalam pembinaan dan pengawasan serta sistem manejemen kejaksaan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung, karena telah gagal dalam mengamban misi penegakan hukum.

"Ke depan, posisi Jaksa Agung diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa yang berintegritas dan terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun kepentingan politis lainnya," harapnya.