Pegiat Pemilu Minta Syarat Calon Independen Bisa Dipermudah
Pegiat Pemilu Minta Syarat Calon Independen Bisa Dipermudah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pegiat pemilu menyarankan agar sebaiknya syarat calon kepala daerah baik dari partai politik (parpol) maupun independen, dipermudah dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pasalnya, dengan adanya sanksi kepada parpol yang tidak mencalonkan hanya akan memperkuat transaksi mahar politik di parpol.
Ketua Perludem Titi Anggraini berpendapat, dengan adanya pemberian sanksi bagi parpol yang tidak mencalonkan di pilkada bukan tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi fenomena calon tunggal.
Seharusnya, aturan pencalonan itu dipermudah baik untuk parpol maupun untuk independen. "Pilihannya bukan pendekatan sanksi/represif, tapi memudahkan pencalonan dengan menurunkan syarat perseorangan maupun parpol," kata Titi di DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Titi menilai, standar 20 persen kursi bagi parpol itu terlalu tinggi karena faktanya, hanya sedikit parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Sehingga pemberian sanksi kepada parpol yang tidak mencalonkan hanya akan memperkuat transaksi mahar politik, di mana parpol yang memiliki banyak kursi akan menawarkan kepada parpol kecil dan menengah agar bisa mencalonkan.
Serta potensi munculnya 'calon boneka' juga lebih besar. "Jadi, adanya sanksi parpol hanya akan memindahkan permasalahan ke sektor lain," ujarnya.
Karena itu lanjut Titi, dalam revisi UU Pilkada sebaiknya tidak perlu ada lagi pembatasan parpol. Sehingga semua parpol yang berhasil memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 kemarin berhak untuk mencalonkan.
Sama halnya dengan calon independen, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) juga cukup berat bagi mereka yang tidak punya mesin politik sebagaimana di parpol, idealnya 2-5 persen syarat bagi calon independen.
"Dibuka saja kesempatan seluas-luasnya bagi parpol maupun perseorangan untuk mencalonkan," tegasnya.
Secara keseluruhan Titi menambahkan, tidak banyak hal signifikan untuk perbaikan pilkada mendatang dari pilkada serentak sebelumnya dalam draf UU Pilkada buatan pemerintah ini. Hanya saja, akomodasi pemerintah terhadap sejumlah putusan MK terhadap UU Pilkada patut diapresiasi.
Pasalnya, dengan adanya sanksi kepada parpol yang tidak mencalonkan hanya akan memperkuat transaksi mahar politik di parpol.
Ketua Perludem Titi Anggraini berpendapat, dengan adanya pemberian sanksi bagi parpol yang tidak mencalonkan di pilkada bukan tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi fenomena calon tunggal.
Seharusnya, aturan pencalonan itu dipermudah baik untuk parpol maupun untuk independen. "Pilihannya bukan pendekatan sanksi/represif, tapi memudahkan pencalonan dengan menurunkan syarat perseorangan maupun parpol," kata Titi di DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Titi menilai, standar 20 persen kursi bagi parpol itu terlalu tinggi karena faktanya, hanya sedikit parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Sehingga pemberian sanksi kepada parpol yang tidak mencalonkan hanya akan memperkuat transaksi mahar politik, di mana parpol yang memiliki banyak kursi akan menawarkan kepada parpol kecil dan menengah agar bisa mencalonkan.
Serta potensi munculnya 'calon boneka' juga lebih besar. "Jadi, adanya sanksi parpol hanya akan memindahkan permasalahan ke sektor lain," ujarnya.
Karena itu lanjut Titi, dalam revisi UU Pilkada sebaiknya tidak perlu ada lagi pembatasan parpol. Sehingga semua parpol yang berhasil memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 kemarin berhak untuk mencalonkan.
Sama halnya dengan calon independen, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 6,5-10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) juga cukup berat bagi mereka yang tidak punya mesin politik sebagaimana di parpol, idealnya 2-5 persen syarat bagi calon independen.
"Dibuka saja kesempatan seluas-luasnya bagi parpol maupun perseorangan untuk mencalonkan," tegasnya.
Secara keseluruhan Titi menambahkan, tidak banyak hal signifikan untuk perbaikan pilkada mendatang dari pilkada serentak sebelumnya dalam draf UU Pilkada buatan pemerintah ini. Hanya saja, akomodasi pemerintah terhadap sejumlah putusan MK terhadap UU Pilkada patut diapresiasi.
(maf)
Explore More