Kelas Menengah, Gerakan, dan Aktivisme Online
Kelas Menengah, Gerakan, dan Aktivisme Online
A
A
A
Wasisto Raharjo Jati
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI
PENETRASI internet dalam ruang sosial politik kelas menengah Indonesia semakin masif dalam tahun mutakhir. Tercatat pengguna internet di Indonesia kini mencapai 72 juta netizen aktif.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memaparkan persentase aktivasi internet tersebut yaitu sosialisasi (71%), informasi (65,3%), mengikuti perkembangan zaman (51,2%), dan bersenang-senang (32,6%).
Media sosial menempati fitur teratas dalam aktivasi internet di Indonesia dengan menempatkan aplikasi Facebook (14%), WhatsApp (12%), dan Twitter (11%), sebagai tiga model sosial media teratas kelas menengah Indonesia. Besarnya atensi kelas menengah dalam menggunakan media sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk ruang publik baru.
Hal itu juga bagian dari fenomena representasi populer yang tengah menggejala di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Masyarakat mencoba membuat saluran representasi baru yang sifatnya informal ketika artikulasi kepentingan dalam arena formal berlangsung secara elitis (Stokke, 2010).
Maka itu, media sosial kemudian dianggap sebagai alat penting dalam artikulasi kepentingan publik tersebut. Krisis representasi menjadi penting untuk dibicarakan dalam menganalisis kemunculan aktivisme politik kelas menengah Indonesia melalui media sosial ini.
Gejala tersebut berkelindan dengan munculnya gelombang media baru (new media) yang menggejala di Indonesia sejak penetrasi internet tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa internet telah mengubah kontur maupun tekstur masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Melalui percakapan yang terjadi dalam dunia media sosial tersebut, kelas menengah Indonesia mampu menampilkan dirinya sebagai demos untuk penyeimbang dan pengawas negara. Berbagai gerakan politik mutakhir dari kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri pada 2009-2010 hingga relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa kekuatan politik media sosial merupakan kekuatan potensial dalam lanskap politik Indonesia.
Dorongan kelas menengah yang secara intens dan instan dalam mengakses media sosial merupakan elemen penting gerakan politik tersebut. Apalagi, kelas menengah Indonesia kini didominasi kalangan profesional (55%), mahasiswa (18%), dan ibu rumah tangga (16%) merupakan aktor penting yang membuat gerakan politik tersebut berlangsung secara masif dan dinamis.
Adapun pertanyaan penting dalam melihat gejala tersebut adalah sampai sejauh mana keefektifan sosial media sebagai alat politik kelas menengah Indonesia kekinian. Pertanyaan tersebut penting untuk menjawab relasi partisipasi publik dalam demokrasi kekinian.
Digitalisasi pelayanan publik maupun semakin terbukanya pemerintahan dalam skema e-government merupakan upaya pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga diharapkan mendorong partisipasi publik dalam masyarakat.
Aktivasi internet kelas menengah Indonesia yang masih berupa leisure and pleasure perlu dioptimalkan sebagai kekuatan politik penekan. Hal ini karena jangan sampai aktivisme internet yang kini sedang berkembang terjerembab dalam bentuk aktivisme malas.
Munculnya internet sebagai media gerakan memang berperan penting dalam melakukan transformasi politik, namun itu belumlah menjadi kekuatan solidaritas bersama.
Munculnya platform petisi online seperti change.org merupakan contoh menarik dalam melihat sisi politik tersebut. Sebelumnya gerakan relawan juga sukses menghadirkan gerakan people power masif pasca-1998 yang kesemuanya didorong oleh internet.
Karena itulah, penting untuk terus menjaga konsistensi dan eksistensi aktivisme politik online tersebut sebagai pengawas (watchdog) jalannya pemerintahan sekarang ini. Catatan penting yang perlu digarisbawahi dalam membaca aktivitas politik online kelas menengah Indonesia, tidak selalu berujung pada aksi gerakan.
Gerakan politik online membutuhkan ada isu dan figuritas yang kuat sehingga mampu mendorong publik untuk ikut berpartisipasi dalam arena politik online. Selama ini aktivitas politik online lebih banyak didominasi aktivitas forwarding message, like and dislike, maupun updating status yang lazim disebut sebagai slacktivism (aktivisme malas).
Dalam kasus gerakan politik online kelas menengah Indonesia, masih membutuhkan ada endorser dan influencer yang kuat di ranah politik online. Dengan kata lain, patronase politik masih berlaku di Indonesia meski kini sudah memasuki iklim demokratisasi.
Tantangan lain yang dihadapi dalam aktivitas online adalah persebaran internet di Indonesia juga belumlah maksimal. Konsentrasi populasi internet terbesar yaitu Jawa sebesar 52%, diikuti Sumatera sebesar 18,6%, dan sisanya Indonesia wilayah timur sebesar 13,4%.
Kelas menengah terdidik masih berpusat di Jawa, sementara masyarakat non-Jawa yang lain masih menjadi follower politik dari masyarakat urban Jawa.
Dengan kata lain, kemunculan kelas menengah terdidik karena ada diseminasi internet sebatas berada di Pulau Jawa, sedangkan pola kelas menengah yang timbul dan lahir di non-Jawa masih sebatas isu ekonomi. Hal itu kemudian berdampak pada sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang timpang partisipasi politik mulai tumbuh di Jawa, sementara bagi kelompok kelas menengah yang lain masih permisif terhadap politik.
Kehadiran internet dalam demokrasi di Indonesia memang urgen dan signifikan untuk meruntuhkan dinding-dinding elitisme dan oligarki kekuasaan yang membatasi partisipasi publik meluas. Terlebih lagi pertumbuhan kelas menengah Indonesia sebagai motor politik dan ekonomi sehingga jangan terlalu dikonsentrasikan di Jawa saja.
Khususnya bagi kelompok kelas menengah Indonesia, perlu untuk memanifestasikan diri sebagai kelompok penekan (pressure groups), dan tidak sekadar kelompok kepentingan (interest groups). Hal itu tentu karena melalui aktivitas politik online sekarang ini dapat mengubah arah haluan politik negara.
Dalam beberapa tahun ke depan, demokratisasi di Indonesia akan semakin riuh dalam konten digital sehingga penting untuk disimak mengenai perkembangan dunia media sosial, bagi kelas-kelas menengah ini dalam pendalaman demokrasi baik di tingkat nasional maupun arus lokal.
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI
PENETRASI internet dalam ruang sosial politik kelas menengah Indonesia semakin masif dalam tahun mutakhir. Tercatat pengguna internet di Indonesia kini mencapai 72 juta netizen aktif.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memaparkan persentase aktivasi internet tersebut yaitu sosialisasi (71%), informasi (65,3%), mengikuti perkembangan zaman (51,2%), dan bersenang-senang (32,6%).
Media sosial menempati fitur teratas dalam aktivasi internet di Indonesia dengan menempatkan aplikasi Facebook (14%), WhatsApp (12%), dan Twitter (11%), sebagai tiga model sosial media teratas kelas menengah Indonesia. Besarnya atensi kelas menengah dalam menggunakan media sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk ruang publik baru.
Hal itu juga bagian dari fenomena representasi populer yang tengah menggejala di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Masyarakat mencoba membuat saluran representasi baru yang sifatnya informal ketika artikulasi kepentingan dalam arena formal berlangsung secara elitis (Stokke, 2010).
Maka itu, media sosial kemudian dianggap sebagai alat penting dalam artikulasi kepentingan publik tersebut. Krisis representasi menjadi penting untuk dibicarakan dalam menganalisis kemunculan aktivisme politik kelas menengah Indonesia melalui media sosial ini.
Gejala tersebut berkelindan dengan munculnya gelombang media baru (new media) yang menggejala di Indonesia sejak penetrasi internet tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa internet telah mengubah kontur maupun tekstur masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Melalui percakapan yang terjadi dalam dunia media sosial tersebut, kelas menengah Indonesia mampu menampilkan dirinya sebagai demos untuk penyeimbang dan pengawas negara. Berbagai gerakan politik mutakhir dari kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri pada 2009-2010 hingga relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa kekuatan politik media sosial merupakan kekuatan potensial dalam lanskap politik Indonesia.
Dorongan kelas menengah yang secara intens dan instan dalam mengakses media sosial merupakan elemen penting gerakan politik tersebut. Apalagi, kelas menengah Indonesia kini didominasi kalangan profesional (55%), mahasiswa (18%), dan ibu rumah tangga (16%) merupakan aktor penting yang membuat gerakan politik tersebut berlangsung secara masif dan dinamis.
Adapun pertanyaan penting dalam melihat gejala tersebut adalah sampai sejauh mana keefektifan sosial media sebagai alat politik kelas menengah Indonesia kekinian. Pertanyaan tersebut penting untuk menjawab relasi partisipasi publik dalam demokrasi kekinian.
Digitalisasi pelayanan publik maupun semakin terbukanya pemerintahan dalam skema e-government merupakan upaya pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga diharapkan mendorong partisipasi publik dalam masyarakat.
Aktivasi internet kelas menengah Indonesia yang masih berupa leisure and pleasure perlu dioptimalkan sebagai kekuatan politik penekan. Hal ini karena jangan sampai aktivisme internet yang kini sedang berkembang terjerembab dalam bentuk aktivisme malas.
Munculnya internet sebagai media gerakan memang berperan penting dalam melakukan transformasi politik, namun itu belumlah menjadi kekuatan solidaritas bersama.
Munculnya platform petisi online seperti change.org merupakan contoh menarik dalam melihat sisi politik tersebut. Sebelumnya gerakan relawan juga sukses menghadirkan gerakan people power masif pasca-1998 yang kesemuanya didorong oleh internet.
Karena itulah, penting untuk terus menjaga konsistensi dan eksistensi aktivisme politik online tersebut sebagai pengawas (watchdog) jalannya pemerintahan sekarang ini. Catatan penting yang perlu digarisbawahi dalam membaca aktivitas politik online kelas menengah Indonesia, tidak selalu berujung pada aksi gerakan.
Gerakan politik online membutuhkan ada isu dan figuritas yang kuat sehingga mampu mendorong publik untuk ikut berpartisipasi dalam arena politik online. Selama ini aktivitas politik online lebih banyak didominasi aktivitas forwarding message, like and dislike, maupun updating status yang lazim disebut sebagai slacktivism (aktivisme malas).
Dalam kasus gerakan politik online kelas menengah Indonesia, masih membutuhkan ada endorser dan influencer yang kuat di ranah politik online. Dengan kata lain, patronase politik masih berlaku di Indonesia meski kini sudah memasuki iklim demokratisasi.
Tantangan lain yang dihadapi dalam aktivitas online adalah persebaran internet di Indonesia juga belumlah maksimal. Konsentrasi populasi internet terbesar yaitu Jawa sebesar 52%, diikuti Sumatera sebesar 18,6%, dan sisanya Indonesia wilayah timur sebesar 13,4%.
Kelas menengah terdidik masih berpusat di Jawa, sementara masyarakat non-Jawa yang lain masih menjadi follower politik dari masyarakat urban Jawa.
Dengan kata lain, kemunculan kelas menengah terdidik karena ada diseminasi internet sebatas berada di Pulau Jawa, sedangkan pola kelas menengah yang timbul dan lahir di non-Jawa masih sebatas isu ekonomi. Hal itu kemudian berdampak pada sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang timpang partisipasi politik mulai tumbuh di Jawa, sementara bagi kelompok kelas menengah yang lain masih permisif terhadap politik.
Kehadiran internet dalam demokrasi di Indonesia memang urgen dan signifikan untuk meruntuhkan dinding-dinding elitisme dan oligarki kekuasaan yang membatasi partisipasi publik meluas. Terlebih lagi pertumbuhan kelas menengah Indonesia sebagai motor politik dan ekonomi sehingga jangan terlalu dikonsentrasikan di Jawa saja.
Khususnya bagi kelompok kelas menengah Indonesia, perlu untuk memanifestasikan diri sebagai kelompok penekan (pressure groups), dan tidak sekadar kelompok kepentingan (interest groups). Hal itu tentu karena melalui aktivitas politik online sekarang ini dapat mengubah arah haluan politik negara.
Dalam beberapa tahun ke depan, demokratisasi di Indonesia akan semakin riuh dalam konten digital sehingga penting untuk disimak mengenai perkembangan dunia media sosial, bagi kelas-kelas menengah ini dalam pendalaman demokrasi baik di tingkat nasional maupun arus lokal.
(whb)
Explore More