Jika Andri Tristianto Terbukti Bersalah, Citra MA Bisa Terpuruk
Rabu, 17 Februari 2016 - 10:28 WIB
Jika Andri Tristianto Terbukti Bersalah, Citra MA Bisa Terpuruk
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna pada Jumat 12 Februari 2016 malam.
Dia ditangkap karena diduga menerima suap untuk menunda dikeluarkannya salinan putusan kasasi atas perkara korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Kasus tersebut mendapatkan perhatian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Menurut Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih, jika Andri terbukti bersalah maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MA akan semakin anjlok.
Apalagi, lanjut dia, kasus korupsi yang menjerat Andri adalah terkait proses administrasi perkara yang seharusnya bisa diakses secara mudah oleh publik karena telah dijamin UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Khususnya Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan putusan badan peradilan tidak termasuk informasi yang dikecualikan," ujar Henny dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Rabu (17/2/2016).
Menurut dia, sebenarnya MA juga telah memiliki aturan-aturan yang cukup jelas soal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungannya yang pada prinsipnya mengedepankan keterbukaan informasi.
"Hanya saja sepertinya belum dilaksanakan sepenuhnya," ujar Henny.
Dia menjelaskan, Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan poin 1 sampai dengan 2 telah secara jelas dan tegas menjelaskan bahwa pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan (perkara perdata) atau menyampaikan salinan putusan paling lama 14 hari kerja kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Henny menambahkan, pada Lampiran I SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan huruf C.2.1 menyatakan seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) adalah termasuk sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
"Masyarakat yang tengah berperkara di pengadilan seharusnya bisa memanfaatkan UU KIP untuk mengakses informasi publik berupa putusan pengadilan yang selama ini sangat lambat disampaikan kepada para pihak," tutur Henny.
Menurut dia, jika pengadilan sebagai badan publik tidak menyediakan putusan tersebut dalam waktu 14 hari kerja, maka bisa dianggap badan publik tersebut telah sengaja tidak menerbitkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
“Badan publik yang dengan sengaja tidak menerbitkan informasi publik, bisa dipidanakan menggunakan Pasal 52 UU KIP dengan ancaman satu tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 Juta,” ungkapnya.
Dia ditangkap karena diduga menerima suap untuk menunda dikeluarkannya salinan putusan kasasi atas perkara korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Kasus tersebut mendapatkan perhatian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Menurut Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih, jika Andri terbukti bersalah maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MA akan semakin anjlok.
Apalagi, lanjut dia, kasus korupsi yang menjerat Andri adalah terkait proses administrasi perkara yang seharusnya bisa diakses secara mudah oleh publik karena telah dijamin UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Khususnya Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan putusan badan peradilan tidak termasuk informasi yang dikecualikan," ujar Henny dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Rabu (17/2/2016).
Menurut dia, sebenarnya MA juga telah memiliki aturan-aturan yang cukup jelas soal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungannya yang pada prinsipnya mengedepankan keterbukaan informasi.
"Hanya saja sepertinya belum dilaksanakan sepenuhnya," ujar Henny.
Dia menjelaskan, Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan poin 1 sampai dengan 2 telah secara jelas dan tegas menjelaskan bahwa pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan (perkara perdata) atau menyampaikan salinan putusan paling lama 14 hari kerja kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Henny menambahkan, pada Lampiran I SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan huruf C.2.1 menyatakan seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) adalah termasuk sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
"Masyarakat yang tengah berperkara di pengadilan seharusnya bisa memanfaatkan UU KIP untuk mengakses informasi publik berupa putusan pengadilan yang selama ini sangat lambat disampaikan kepada para pihak," tutur Henny.
Menurut dia, jika pengadilan sebagai badan publik tidak menyediakan putusan tersebut dalam waktu 14 hari kerja, maka bisa dianggap badan publik tersebut telah sengaja tidak menerbitkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
“Badan publik yang dengan sengaja tidak menerbitkan informasi publik, bisa dipidanakan menggunakan Pasal 52 UU KIP dengan ancaman satu tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 Juta,” ungkapnya.
(dam)
