TNI AL Gandeng Majelis Rektor Kembangkan Potensi Maritim
TNI AL Gandeng Majelis Rektor Kembangkan Potensi Maritim
A
A
A
JAKARTA - TNI Angkatan Laut bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan potensi kemaritiman.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai sebuah forum dengan sasaran yang strategis.
“Sebagai bangsa yang hidup dalam lingkungan maritim terbesar di dunia, penguatan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim perlu terus digelorakan dalam pembangunan nasional,” kata Ade dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Kamis (28/1/2016).
Ade menilai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang tidak ternilai harganya, berupa sumber daya hayati dan nonhayati dengan keberagaman yang besar.
Di samping itu, posisi geografis Indonesia juga menjadi sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan laut internasional.
“Oleh karena itu negara Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk memanfaatkan sekaligus andil penting dalam menjamin keamanan pelayaran dunia dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik,” tuturnya.
Di samping semua potensi yang dimiliki tersebut, lanjut KSAL, letak geografis kepulauan Indonesia juga menimbulkan berbagai kerawanan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kondisi dan potensi yang dikandungnya, di antaranya Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing, transnational organized crime, illegal migrant, human trafficking, drug trafficking, perompakan, pembajakan dan masalah sengketa perbatasan laut dengan negara-negara tetangga.
Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kemaritiman di Indonesia, sambung dia, perlu kebijakan maritim yang komprehensif baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan berbagai bidang lainnya.
“Cita-cita menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan di negeri ini, baik pemerintah, stakeholder terkait, serta peran aktif dan dukungan dari segenap komponen bangsa,” tutur Ade.
Kepala Dinas Penengarangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama M. Zainudin menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di atas KRI Banda Aceh-593 yang berlayar di perairan Kepulauan Seribu Jakarta Utara.
Menurut Zainudin, kesepakatan ini didasari atas keinginan dari masing-masing institusi untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa.
“Penandatanganan kesepahaman dilakukan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, sedangkan dari pihak MRPTNI diwakili Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan dilaksanakan, dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak,” tuturnya.
PILIHAN:
Dukung Pemerintah, Golkar Bantah Incar Kursi Menteri
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai sebuah forum dengan sasaran yang strategis.
“Sebagai bangsa yang hidup dalam lingkungan maritim terbesar di dunia, penguatan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim perlu terus digelorakan dalam pembangunan nasional,” kata Ade dalam keterangan pers yang diterima Sindonews, Kamis (28/1/2016).
Ade menilai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam laut yang tidak ternilai harganya, berupa sumber daya hayati dan nonhayati dengan keberagaman yang besar.
Di samping itu, posisi geografis Indonesia juga menjadi sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan laut internasional.
“Oleh karena itu negara Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk memanfaatkan sekaligus andil penting dalam menjamin keamanan pelayaran dunia dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik,” tuturnya.
Di samping semua potensi yang dimiliki tersebut, lanjut KSAL, letak geografis kepulauan Indonesia juga menimbulkan berbagai kerawanan yang harus dihadapi oleh Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kondisi dan potensi yang dikandungnya, di antaranya Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing, transnational organized crime, illegal migrant, human trafficking, drug trafficking, perompakan, pembajakan dan masalah sengketa perbatasan laut dengan negara-negara tetangga.
Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kemaritiman di Indonesia, sambung dia, perlu kebijakan maritim yang komprehensif baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan berbagai bidang lainnya.
“Cita-cita menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan di negeri ini, baik pemerintah, stakeholder terkait, serta peran aktif dan dukungan dari segenap komponen bangsa,” tutur Ade.
Kepala Dinas Penengarangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama M. Zainudin menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di atas KRI Banda Aceh-593 yang berlayar di perairan Kepulauan Seribu Jakarta Utara.
Menurut Zainudin, kesepakatan ini didasari atas keinginan dari masing-masing institusi untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa.
“Penandatanganan kesepahaman dilakukan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, sedangkan dari pihak MRPTNI diwakili Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan dilaksanakan, dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak,” tuturnya.
PILIHAN:
Dukung Pemerintah, Golkar Bantah Incar Kursi Menteri
(dam)
Explore More