PAN Dukung Menpan RB Soal Laporan Kinerja Lembaga Negara
Sabtu, 09 Januari 2016 - 14:03 WIB
PAN Dukung Menpan RB Soal Laporan Kinerja Lembaga Negara
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung adanya laporan akuntabilitas negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, apa yang telah diumumkan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi terkait laporan kinerja lembaga negara adalah hal yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
"Seluruh program-program pemerintah, perencanaan, rencana strategi, evaluasi, monitoring, target, tujuan, itu seluruhnya harus akuntable dan publik juga harus mengetahui," ujar Viva dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi IV itu, yang dilakukan Yuddy bukanlah mengevaluasi seorang menteri tetapi lebih kepada mengevaluasi instansi pemerintah. Apalagi, menurut dia, sejak tahun 2003 telah ada Undang-undang (UU) Nomor 17 yang mengatur laporan atau evaluasi tentang kinerja lembaga negara.
"Jadi menurut saya ibarat uang dua mata sisi lah. Jadi kalau bicara instansi pemerintah itu secara otomatis juga bicara soal kementerian dan menteri sebenarnya. Cuma karena momentumnya ramai di media itu soal reshuffle, sehingga dikaitkan ke arah sana," tandas Viva.
PILIHAN:
PKB Desak Yuddy Buka Metodologi Penilaian Laporan Kemenpan RB
Gabung ke Pemerintah, PAN: Parpol Pendukung Jokowi-JK Jangan Takut
Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, apa yang telah diumumkan oleh Menpan RB Yuddy Chrisnandi terkait laporan kinerja lembaga negara adalah hal yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
"Seluruh program-program pemerintah, perencanaan, rencana strategi, evaluasi, monitoring, target, tujuan, itu seluruhnya harus akuntable dan publik juga harus mengetahui," ujar Viva dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Buruk Kinerja, Kabinet Terbelah' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Menurut Wakil Ketua Komisi IV itu, yang dilakukan Yuddy bukanlah mengevaluasi seorang menteri tetapi lebih kepada mengevaluasi instansi pemerintah. Apalagi, menurut dia, sejak tahun 2003 telah ada Undang-undang (UU) Nomor 17 yang mengatur laporan atau evaluasi tentang kinerja lembaga negara.
"Jadi menurut saya ibarat uang dua mata sisi lah. Jadi kalau bicara instansi pemerintah itu secara otomatis juga bicara soal kementerian dan menteri sebenarnya. Cuma karena momentumnya ramai di media itu soal reshuffle, sehingga dikaitkan ke arah sana," tandas Viva.
PILIHAN:
PKB Desak Yuddy Buka Metodologi Penilaian Laporan Kemenpan RB
Gabung ke Pemerintah, PAN: Parpol Pendukung Jokowi-JK Jangan Takut
(kri)
