Jaksa Agung Bisa Bikin Repot Jokowi

Rabu, 06 Januari 2016 - 08:01 WIB
Jaksa Agung Bisa Bikin...
Jaksa Agung Bisa Bikin Repot Jokowi
A A A
JAKARTA - Laporan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus segera ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama terkait hasil kinerja Kejaksaan Agung yang mendapat predikat terburuk.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, Presiden Jokowi bisa menjadikan hasil evaluasi yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung yang dipimpin HM Prasetyo. (Baca: Kinerja Kemenpora Predikat CC, Tim Imam Nahrawi Datangi Anak Buah Yuddy Chrisnandi)

"Bila memang kinerjanya kurang baik dan bila menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pak Jaksa Agung tidak bisa mengikuti visi misi presiden ya kemungkinan besar presiden akan ganti beliau," kata Hendri, Rabu (6/1/2016).

Jika Presiden Jokowi tidak segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB, kinerja pemerintahan tidak bisa berjalan sesuai harapan dan visi misi presiden. "Sebab bila tidak diganti nanti malah bikin repot presiden," tutupnya. (Baca: Jokowi Diminta Berani Ganti Menteri Titipan)

Kejaksaan Agung yang dipimpin HM Prasetyo sendiri mendapatkan nilai 50.02 dan predikat CC dari 77 kementerian/lembaga yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB. Posisi Kejagung sendiri berada paling buncit alias paling buruk dari puluhan kementerian/lembaga.

Berikut nilai kinerja kementerian hasil evaluasi Kementerian PAN-RB:

1. Kementerian Keuangan, nilai 83.59, predikat A
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai 80.89, predikat A
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai 80.76, predikat A
4. Badan Pemeriksa Keuangan, nilai 80.45, predikat A
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai 77.54, predikat BB
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai 77.00, predikat BB
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, nilai 76.13, predikat BB
8. Kementerian Perindustrian, nilai 73.90, predikat BB
9. Badan Pusat Statistik, nilai 73.86, predikat BB
10. Mahkamah Konstitusi, nilai 73.73, predikat BB
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai 73.43, predikat BB
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai 73.31, predikat BB
13. Kementerian Perdagangan, nilai 73.30, predikat BB
14. Kementerian Kesehatan, nilai 72.82, predikat BB
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai 72.25, predikat BB
16. Kementerian Luar Negeri, nilai 72.20, predikat BB
17. Kementerian Pertanian, nilai 72.16, predikat BB
18. Kementerian Pariwisata, nilai 72.08, predikat BB
19. Kementerian Sekretaris Negara, nilai 74.02, predikat BB
20. Lembaga Administrasi Negara, nilai 71.12, predikat BB
21. Kementerian Dalam Negeri, nilai 70.64, predikat BB
22. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, nilai 70.48, predikat BB
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional, nilai 70.46, predikat BB
24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, nilai 70.14, predikat BB
25. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan, nilai 70.12, predikat BB
26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, nilai 68.94, predikat B
27. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nilai 68.76, predikat B
28. Kementerian Perhubungan, nilai 68.51, predikat B
29. Kementerian Hukum dan HAM, nilai 68.32, predikat B
30. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, nilai 68.13, predikat B
31. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nilai 68.13, predikat B
32. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, nilai 68.07, predikat B
33. Kepolisian Republik Indonesia, nilai 68.04, predikat B
34. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nilai 67.59, predikat B
35. Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, nilai 67.02, predikat B
36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, nilai 66.60, predikat B
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, nilai 66.23, predikat B
38. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, nilai 66.09, predikat B
39. Badan SAR Nasional, nilai 65.88, predikat B
40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, nilai 65.37, predikat B
41. Badan Intelijen Nasional, nilai 65.18, predikat B
42. Kementerian Pertahanan, nilai 65.14, predikat B
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai 65.07, predikat B
44. Kementerian Komunikasi dan Informasi, nilai 64.35, predikat B
45. Badan Narkotika Nasional, nilai 64.22, predikat B
46. Badan Standardisasi Nasional, nilai 64.21, predikat B
47. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, nilai 64.06, predikat B
48. Mahkamah Agung, nilai 64.04, predikat B
49. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, nilai 63.83, predikat B
50. Kementerian Sosial, nilai 63.04, predikat B
51. Badan Informasi Geospasial, nilai 62.96, predikat B
52. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, nilai 62.11, predikat B
53. Kementerian Agama, nilai 62.01, predikat B
54. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, nilai 61.21, predikat B
55. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, nilai 60.96, predikat B
56. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nilai 60.84, predikat B
57. Badan Pengawas Pemilihan Umum, nilai 60.52, predikat B
58. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai 60.17, predikat B
59. Badan Nasional Penanggulangan Teroris, nilai 60.17, predikat B
60. Komisi Yudisial, nilai 60.07, predikat B
61. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, nilai 60.01, predikat B
62. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, nilai 58.95, predikat CC
63. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, nilai 58.24, predikat CC
64. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, nilai 58.07, predikat CC
65. Badan Kepegawaian Negara, nilai 58.54, predikat CC
66. Kementerian Tenaga Kerja, nilai 57.79, predikat CC
67. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, nilai 57.61, predikat CC
68. Dewan Ketahanan Nasional, nilai 56.97, predikat CC
69. Komisi Pemilihan Umum, nilai 56.17, predikat CC
70. Lembaga Ketahanan Nasional, nilai 55.04, predikat CC
71. Ombudsman Republik Indonesia, nilai 54.51, predikat CC
72. Lembaga Sandi Negara, nilai 54.24, predikat CC
73. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nilai 53.97, predikat CC
74. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, nilai 53.54, predikat CC
75. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, nilai 51.60, predikat CC
76. Perpustakaan Nasional, nilai 50.38, predikat CC
77. Kejaksaan Agung, nilai 50.02, predikat CC
(hyk)
Berita Terkait
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Perbaiki Kinerja Kabinet,...
Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle
Reshuffle Kabinet Diyakini...
Reshuffle Kabinet Diyakini Mampu Genjot Kinerja
Perombakan Kabinet Dinilai...
Perombakan Kabinet Dinilai Masih Menunjukkan Politik Transaksional
Reshuffle Kabinet Harus...
Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Letupan Politik
Persepi Sebut Opini...
Persepi Sebut Opini Publik Tak Sepenuhnya Jadi Ukuran Kinerja Kementerian
Berita Terkini
Silmy Karim Tersangka...
Silmy Karim Tersangka Korupsi, Komisi III DPR: Usut Tuntas Tanpa Pandang Bulu
Hebat! Kota Semarang...
Hebat! Kota Semarang Raih Penghargaan Nasional Creative Financing, Bukti Inovasi Pemkot Hadirkan Pembangunan yang Berdampak
2 Wamen Kabinet Prabowo...
2 Wamen Kabinet Prabowo Terjerat Korupsi, Nomor 1 Divonis 4,5 Tahun Penjara
Perang Iran 20266: Ketika...
Perang Iran 20266: Ketika Diplomasi Berbicara dengan Bahasa Rudal
Prabowo akan Menerima...
Prabowo akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes pada 8 Juni 2026
Said Iqbal soal Sinyal...
Said Iqbal soal Sinyal Masuk Kabinet Prabowo: Kita Tunggu Pengumuman Resmi
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved