Laporan Akuntabilitas Menteri Terkait Reshuffle?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menolak laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dikaitkan dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

"Kementerian PANRB tidak memiliki pretensi apapun terhadap isu reshuffle. Apa yang kita lakukan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy saat konferensi pers di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, seperti dilansir laman Kementerian PAN-RB, Senin (4/1/2015).

Akuntabilitas kinerja, menurut Yuddy, merupakan dorongan kepada seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dalam tiga tahun ke depan. Lagipula, reshuffle sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Presiden.

"Bisa saja menteri dengan kinerja terbaik, atau mungkin bisa saja menteri dengan kinerja terburuk tetapi memiliki keinginan dan effort untuk memperbaiki, (akan) dipertahankan," katanya.

Lebih lanjut dituturkan Yuddy, penilaian laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan Kementerian PAN-RB bersifat sangat akademis, komprehensif, dan berlandaskan konstitusi serta bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Yuddy berharap mampu memberikan semangat bagi setiap instansi untuk menjadi lebih baik.

"Dengan adanya penilaian seperti ini, seharusnya mendorong untuk lebih baik lagi. Jadi sistemnya harus baik," ucap Menteri Yuddy.