Kriminalitas Marak

Kriminalitas di negara ini sudah semakin meresahkan. Maraknya kejahatan ini sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman warga.Polri sebagai penanggung jawab keamanan dituntut bekerja lebih keras lagi agar bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Butuh kebijakan khusus secara nasional dalam mengatasi maraknya kejahatan jalanan ini. Salah satu kejahatan sadis terjadi kemarin pagi di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat.Aisyah, 40, seorang ibu rumah tangga, harus kehilangan nyawa setelah kepalanya tertembus peluru “nyasar” yang ditembakkan orang tak dikenal. Korban yang baru pulang dari pasar ditembak pelaku yang mengendarai motor dari jarak 18 meter. Aisyah diduga salah sasaran tembak oleh pelaku kejahatan.Kasus penembakan tersebut benar-benar menggugah hati kita betapa keamanan di Ibu Kota sudah sangat memprihatinkan. Siapa pun bisa menjadi korban kriminalitas tanpa ada perlindungan dari aparat hukum kita. Para aparat keamanan tampaknya juga sudah kewalahan untuk bisa menghentikan maraknya kejahatan yang terjadi. Hampir setiap hari kejahatan terjadi di wilayah Jabodetabek, terutama pada akhir pekan.Karena itu tak bisa disalahkan juga jika akhirnya muncul kesan di masyarakat yang menilai Polri tidak bekerja serius. Polri seharusnya bisa berbuat lebih untuk melindungi masyarakat yang telah menggajinya dengan uang pajak. Ada sejumlah faktor mengapa kriminalitas makin sadis dan tak terkendali. Pertama, makin tingginya angka kemiskinan.Data BPS mencatat penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau meningkat 0,26% dari September 2014. Hal ini diperparah dengan makin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Fenomena ini diyakini telah memicu angka kejahatan di negara ini. Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang prorakyat.Kedua, rendahnya hukuman yang dijatuhkan pengadilan bagi para pelaku kejahatan dengan kekerasan ini. Tidak jarang, hakim hanya memvonisnya beberapa tahun. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan menjadi residivis dan terus mengulangi kejahatannya. Bahkan, ketika keluar penjara, sering kali mereka malah bertambah jaringannya dan makin sadis.Hukum tak memberikan efek jera sama sekali. Ini bisa menjadi introspeksi penegak hukum agar ke depan tak ada lagi pelaku kejahatan jalanan yang dihukum rendah. Ketiga, tidak tegasnya aparat kepolisian dalam menumpas kejahatan jalanan ini. Menjadi rahasia umum, Polri terkesan hanya bekerja sekenanya dalam menumpas kejahatan. Maraknya peredaran senjata api (senpi) di masyarakat menjadi salah satu bukti kurang seriusnya aparat keamanan dalam menangani masalah itu.Padahal, kalau serius, mereka pasti mampu menghentikannya. Meski tidak harus mencontoh, kita dulu punya pengalaman ekstrem dalam menumpas kejahatan. Pada zaman Orde Baru dulu, pemerintah sempat menerapkan operasi khusus Petrus karena kejahatan memang sudah sangat tinggi. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), Petrus berhasil “menghilangkan” kejahatan ketika itu.Para pelaku kejahatan banyak yang terbunuh dan sisanya lari dan dipaksa insyaf. Masyarakat pun akhirnya bisa bernapas lega dan aman dari gangguan para penjahat jalanan tersebut. Semangat keseriusan itu harusnya diadopsi pemerintahan saat ini. Karena, jika terus dibiarkan, lambat laun akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum. Wibawa Polri akan menjadi taruhannya. Saat ini, tanda itu sudah terlihat.Salah satu buktinya adalah masyarakat lebih suka mengeksekusi pelaku kejahatan dijalanan daripada menyerahkannya ke penegak hukum. Karena, mereka tahu, pelaku kejahatan ini tak akan mendapatkan hukuman setimpal atas kejahatan yang dilakukannya jika diproses hukum di negara ini. Tinggi dan makin sadisnya kriminalitas di negara ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan aparat hukumnya.Misalnya, pemerintah harus membentuk tim yang secara khusus dalam mengatasi kejahatan jalanan. Kriminalitas yang terjadi ini sudah luar biasa sehingga membutuhkan langkah luar biasa pula untuk menanganinya. Mungkin, pemerintah bisa melibatkan TNI untuk bersama-sama Polri dalam menumpas kejahatan jalanan.Atau bisa saja membentuk lembaga seperti BNN atau KPK yang secara khusus bertugas memberantas kejahatan jalanan. Masyarakat menunggu segera gebrakan pemerintah untuk menghentikan maraknya kejahatan ini.