Kabinet Saur Manuk

BANGSA ini mempunyai problematika yang cukup banyak kalau tidak disebut cukup kompleks. Kasus korupsi, birokrasi yang melelahkan, pembangunan yang tak merata, ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, infrastruktur yang masih jauh dari kata layak, pencurian sumber daya alam, persoalan sumber daya manusia dan masalah-masalah sosial lainnya masih menghantui negeri Nusantara. Hadirnya pemimpin bangsa, terutama di eksekutif diharapkan bisa memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Jikapun membutuhkan waktu yang lama tentu para pimpinan bangsa ini bisa memberikan harapan yang nyata bahwa bangsa ini akan keluar dari persoalan-persoalan di atas. Masyarakat membutuhkan itu.

Namun, apa yang disuguhkan eksekutif dalam hal ini pemerintah justru jauh dari harapan. Ketika pemerintahan ini mulai berjalan pada Oktober 2014 dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan nama kabinet kerja untuk pembantunya, yang dilihat masyarakat justru bukan kerja (sesuai namanya), namun kegaduhan. Selisih paham antarmenteri sering terjadi karena sepertinya miskomunikasi atau miskoordinasi. Parahnya untuk menyelesaikan selisih komunikasi dan koordinasi tersebut menggunakan media massa bukan bertemu untuk berdialog mencari solusi. Akhirnya, yang muncul para menteri saur manuk (Jawa: saling berbantahan pendapat) di media massa. Saur manuk itu bisa dijelaskan beberapa burung saling menyahut saat berkicau tanpa ada aksi apapun atau saling berdebat tanpa ada solusi nyata.

Lalu apakah hingga satu tahun para menteri ini bekerja masih layak disebut kabinet kerja? Tampaknya jika masih banyak kegaduhan dan saur manuk yang dimunculkan maka akan lebih pas kabinet ini disebut kabinet gaduh atau kabinet saur manuk. Jikapun ada menteri yang benar-benar bekerja sepertinya tidak banyak. Meski ada peningkatan di beberapa sektor (infrastruktur misalnya) namun itu tertutup dengan kegaduhan yang sering muncul. Kegaduhan yang terakhir muncul adalah kasus PT Freeport Indonesia maupun audit Petral. Antarmenteri pun tak kompak ketika diminta mengusut ada pat gulipat di balik rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dan audit Petral.

Lalu apa solusinya? Berulangkali Presiden Jokowi pun meminta bawahannya untuk tidak berpolemik di media alias membuat gaduh. Tentu presiden sedikit marah melihat bawahannya justru lebih dikenal gaduh daripada kerjanya. Kredibilitas presiden pun akan dipertanyakan, apakah bisa mengendalikan atau mengontrol anak buahnya agar tidak silang pendapat? Jika terus menerus terjadi, tentu kredibilitas presiden akan dipertanyakan.

Ya, presiden harus lebih berani untuk memberikan teguran atau peringatan keras kepada menterinya yang gaduh. Karena hal ini bukan kali pertama para menteri saur manuk di media massa. Jika perlu presiden member ancaman akan mencopot menteri yang justru membuat gaduh bukan kerja. Pun, kita semua yakin, bahwa awal dari kegaduhan ini karena ingin menunjukkan kerja karena membetulkan yang selama ini salah. Namun, beberapa menteri tidak sadar, cara yang digunakan untuk bekerja justru berdampak kegaduhan.

Ah, sangat disayangkan jika para menteri terus gaduh di saat negeri ini masih dibelit oleh persoalan-persoalan. Apakah hari-hari atau minggu-minggu atau bahkan bulan bulan ke depan, masyarakat tetap disuguhi kegaduhan? Kuncinya presiden harus bisa bersikap tegas mengatasi ini. Jika presiden hanya memberikan teguran melalui rapat kabinet tampaknya tidak akan menyelesaikan kegaduhan. Presiden pun harus berani mengancam mencopot menteri yang justru lebih banyak membuat gaduh.

Masyarakat sadar bahwa persoalan-persoalan bangsa ini tidak harus diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun. Namun, masyarakat juga tidak mau jika dalam satu tahun pertama justru dipertunjukkan kegaduhan bukan harapan. Masyarakat yang rindu melihat bangsa besar ini terlepas dari persoalan ingin saat ini sudah sangat realistis bahwa persoalan bangsa ini harus diselesaikan pelan-pelan dan secara bersama. Bayangkan jika kabinet ini terus mempertontonkan kegaduhan, bukankah persoalan yang semestinya bisa mulai diselesaikan. Marilah stop kegaduhan dan fokus pada kerja kerja kerja yang menjadi jargon dari kabinet kerja. Dan masyarakat menunggu langkah nyata dan tegas dari pemimpin negeri ini.