Pernyataan Sudirman, Luhut dan JK Dinilai Membingungkan

JAKARTA - Pengakuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan serta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai membingungkan dalam perkara pencatutan nama presiden dan wapres.Diketahui, Sudirman mengaku pelaporannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan, Luhut Panjaitan mengklaim laporan Sudirman Said ke MKD itu tanpa restu Presiden Jokowi. Sementara JK menyampaikan, Sudirman telah melaporkannya maupun ke Presiden Jokowi mengenai laporan ke MKD."Itu yang membingungkan," kata pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali kepada wartawan, Minggu (22/11/2015).Kendati demikian, langkah Sudirman Said yang belum melapor ke Presiden Jokowi menarik untuk dicermati. Sebab, tiap menteri biasanya melapor terlebih dahulu ke presiden sebelum membuat kebijakan tertentu.Tetapi terkait laporan ke MKD DPR, Effendi mengaku tak mengetahui pasti apakah ada kewajiban laporan atau tidak ke presiden."Namun pada bagian lain, kalau betul dia belum lapor ke presiden, terlepas izin itu ada atau tidak, berarti Sudirman Said memberikan laporan keliru kepada Pak JK," ungkapnya.Kredibilitas Sudirman pun dinilai akan terganggu jika memang benar belum melapor ke presiden terkait langkah yang ditempuh ke MKD. Namun demikian, untuk menarik benang merah isu tersebut dinilai cukup mudah."Secara komunikasi politik, hal ini sederhana, bongkar segalanya. Apakah Sudirman Said tidak jujur pada Pak JK, atau Pak JK salah dengar. Hal ini menjadi menarik, tidak lepas dari tarik-menarik kekuasaan," ucapnya.Media juga disarankan tidak hanya mengejar Sudirman dan Setya Novanto. Sejumlah nama seperti Bos PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Syamsuddin dan Luhut Panjaitan dinilai perlu dikejar media."Pengakuan Luhut bahwa namanya tidak tercemar juga merupakan keanehan. Harusnya Luhut marah, setelah Pak Jokowi dan Pak JK," ucapnya.Selain itu, MKD disarankan juga terbuka dalam menangani laporan Sudirman Said terkait kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden itu. Dengan demikian, siapa yang berbohong dalam kasus itu bisa diketahui publik."Penekanan saya adalah, MKD mengundang teman-teman media untuk mendengarkan rekamannya, kita harus tekankan itu. Kalau betul ada orang yang hendak menzalimi kehormatan dewan," tuturnya."MKD harus membela dan membuka pintu untuk diperdengarkan, minimal kepada teman-teman media. Ini juga penting agar MKD tidak mengalihkan persoalan sebagai sekadar penzaliman," pungkasnya.Diketahui, rekaman pembicaraan antara politikus Senayan yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha diduga Reza Chalid dan Maroef Syamsuddin telah dilaporkan Sudirman Said ke MKD DPR.Dalam pelaporan Sudirman Said itu, Setya Novanto dituding telah meminta saham PT Freeport Indonesia dengan menjual nama Jokowi dan JK.Pilihan:Eks Waka BIN, Bos Freeport Diduga Pakai Cara Intelijen