Siapa Mafia Minyak?
Siapa Mafia Minyak?
A
A
A
TEKA-teki benarkah ada mafia minyak di negeri ini terjawab sudah. Hasil audit forensik Pertamina Energy Limited (Petral) yang dipublikasikan pemerintah pekan lalu menjawab semua teka-teki selama ini. Lalu berapa kerugian negara? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said belum bisa memastikan seberapa besar kerugian negara dari ulah mafia minyak.
Tim auditor investigasi baru mengungkapkan fakta dalam proses pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), dan pihak mana saja yang terlibat. Jauh sebelum audit forensik terhadap anak usaha Pertamina itu diumumkan, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri sudah memastikan hasil audit pasti akan mengungkap siapa saja yang mengambil untung ilegal alias mafia minyak di Petral.
Adapun hasil audit forensik Petral meliputi tiga poin yang jelas mengungkapkan permainan yang dilakukan pihak ketiga. Pertama, dalam berbagai dokumentasi Petral tercatat dan terbukti keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan dan jual-beli minyak mentah dan BBM pada anak perusahaan Petral, yakni Pertamina Energy Service (PES) Pte Ltd yang bertindak untuk pengadaan impor minyak dan BBM. Pihak ketiga sangat berkuasa dalam mengatur tender, membuat harga dengan hasil perhitungan sendiri. Siapakah gerangan pihak ketiga tersebut? Menteri ESDM Sudirman Said masih merahasiakan, tetapi yang pasti bukan dari pemerintah, manajemen Pertamina, dan Petral.
Kedua, pihak ketiga juga piawai memengaruhi personal di PES untuk memuluskan pengaturan tender dan harga. Ketiga, akibat permainan pihak ketiga membuat Petral dan Pertamina kehilangan mendapatkan harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual-beli produk BBM. Bahkan, kehebatan pihak ketiga ini bisa memengaruhi sampai urusan negara.
Dari hasil audit forensik Petral itu semakin memperkuat rasa percaya diri Menteri ESDM bahwa tindakan melikuidasi anak perusahaan Pertamina yang berkantor pusat di Singapura adalah sebuah langkah yang tepat. Pemerintah mengakui likuidasi Petral yang dilanjutkan dengan audit forensik adalah implementasi dari rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini sempat dicemoohkan oleh berbagai pihak karena rekomendasinya dinilai terlalu ekstrem untuk membubarkan Petral yang ditengarai mendapat backup sejumlah orang penting dan dinilai kecil kemungkinan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ternyata dugaan itu meleset, audit forensik dilaksanakan tak lama setelah Petral dilikuidasi tepatnya pada 1 Juli hingga 30 Oktober 2015. Dalam proses audit yang dilakukan KordhaMentha sebuah auditor global yang membatasi periode waktu dari 1 Januari 2012 hingga 31 Mei 2015. Sebenarnya, hasil temuan auditor independen tidak terlalu istimewa sebab jauh hari sebelumnya praktik ilegal dari pihak ketiga terkait aktivitas bisnis Petral sudah menjadi rahasia umum. Namun, taji pihak berwenang untuk mengatasi praktik curang itu sepertinya pada tumpul semua. Hal itu juga menarik ditelusuri kenapa selama ini pihak yang seharusnya menindak kecurangan yang merugikan negara tak pernah bergerak.
Terlepas dari audit forensik yang mengungkap keberadaan mafia minyak, sebuah fakta menarik diklaim pemerintah bahwa lima bulan setelah Petral dibubarkan pihak Pertamina sebagai induk usaha telah menikmati sejumlah keuntungan yang selama ini ”dirampas” pihak ketiga, di antaranya diskon yang diberikan produsen minyak. Selain itu, manajemen perusahaan pelat merah itu berhasil menghemat sebesar USD37 juta atau sekitar Rp480 miliar dalam impor minyak. Sekadar menyegarkan ingatan, berdasarkan data publikasi Kementerian ESDM, saat ini kebutuhan konsumsi BBM mencapai 1,5 juta barel per hari.
Kita berharap pemerintah tidak berhenti pada hasil audit forensik itu saja. Harapan selanjutnya, selain menyeret pihak ketiga yang disebutkan dalam audit segera diproses secara hukum, juga pemerintah harus mengumumkan seberapa besar kerugian negara akibat ulah mafia minyak. Setelah mengungkap keberadaan mafia minyak di Petral tugas pemerintah, bukan berarti sudah selesai namun tugas selanjutnya adalah bagaimana mencegah jangan sampai muncul mafia minyak baru lagi. Mafia minyak ternyata memang ada.
Tim auditor investigasi baru mengungkapkan fakta dalam proses pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), dan pihak mana saja yang terlibat. Jauh sebelum audit forensik terhadap anak usaha Pertamina itu diumumkan, mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri sudah memastikan hasil audit pasti akan mengungkap siapa saja yang mengambil untung ilegal alias mafia minyak di Petral.
Adapun hasil audit forensik Petral meliputi tiga poin yang jelas mengungkapkan permainan yang dilakukan pihak ketiga. Pertama, dalam berbagai dokumentasi Petral tercatat dan terbukti keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan dan jual-beli minyak mentah dan BBM pada anak perusahaan Petral, yakni Pertamina Energy Service (PES) Pte Ltd yang bertindak untuk pengadaan impor minyak dan BBM. Pihak ketiga sangat berkuasa dalam mengatur tender, membuat harga dengan hasil perhitungan sendiri. Siapakah gerangan pihak ketiga tersebut? Menteri ESDM Sudirman Said masih merahasiakan, tetapi yang pasti bukan dari pemerintah, manajemen Pertamina, dan Petral.
Kedua, pihak ketiga juga piawai memengaruhi personal di PES untuk memuluskan pengaturan tender dan harga. Ketiga, akibat permainan pihak ketiga membuat Petral dan Pertamina kehilangan mendapatkan harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual-beli produk BBM. Bahkan, kehebatan pihak ketiga ini bisa memengaruhi sampai urusan negara.
Dari hasil audit forensik Petral itu semakin memperkuat rasa percaya diri Menteri ESDM bahwa tindakan melikuidasi anak perusahaan Pertamina yang berkantor pusat di Singapura adalah sebuah langkah yang tepat. Pemerintah mengakui likuidasi Petral yang dilanjutkan dengan audit forensik adalah implementasi dari rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini sempat dicemoohkan oleh berbagai pihak karena rekomendasinya dinilai terlalu ekstrem untuk membubarkan Petral yang ditengarai mendapat backup sejumlah orang penting dan dinilai kecil kemungkinan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ternyata dugaan itu meleset, audit forensik dilaksanakan tak lama setelah Petral dilikuidasi tepatnya pada 1 Juli hingga 30 Oktober 2015. Dalam proses audit yang dilakukan KordhaMentha sebuah auditor global yang membatasi periode waktu dari 1 Januari 2012 hingga 31 Mei 2015. Sebenarnya, hasil temuan auditor independen tidak terlalu istimewa sebab jauh hari sebelumnya praktik ilegal dari pihak ketiga terkait aktivitas bisnis Petral sudah menjadi rahasia umum. Namun, taji pihak berwenang untuk mengatasi praktik curang itu sepertinya pada tumpul semua. Hal itu juga menarik ditelusuri kenapa selama ini pihak yang seharusnya menindak kecurangan yang merugikan negara tak pernah bergerak.
Terlepas dari audit forensik yang mengungkap keberadaan mafia minyak, sebuah fakta menarik diklaim pemerintah bahwa lima bulan setelah Petral dibubarkan pihak Pertamina sebagai induk usaha telah menikmati sejumlah keuntungan yang selama ini ”dirampas” pihak ketiga, di antaranya diskon yang diberikan produsen minyak. Selain itu, manajemen perusahaan pelat merah itu berhasil menghemat sebesar USD37 juta atau sekitar Rp480 miliar dalam impor minyak. Sekadar menyegarkan ingatan, berdasarkan data publikasi Kementerian ESDM, saat ini kebutuhan konsumsi BBM mencapai 1,5 juta barel per hari.
Kita berharap pemerintah tidak berhenti pada hasil audit forensik itu saja. Harapan selanjutnya, selain menyeret pihak ketiga yang disebutkan dalam audit segera diproses secara hukum, juga pemerintah harus mengumumkan seberapa besar kerugian negara akibat ulah mafia minyak. Setelah mengungkap keberadaan mafia minyak di Petral tugas pemerintah, bukan berarti sudah selesai namun tugas selanjutnya adalah bagaimana mencegah jangan sampai muncul mafia minyak baru lagi. Mafia minyak ternyata memang ada.
(hyk)
Explore More