Kabinet Kerja Jokowi Dinilai Bukan Kabinet Dream Team
Sabtu, 07 November 2015 - 14:21 WIB
Kabinet Kerja Jokowi Dinilai Bukan Kabinet Dream Team
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani merombak kabinetnya kembali. Sebab, dari komposisi yang ada sekarang, target pencapaian negara ternyata tidak tercapai.
"Karena banyak janji presiden ke masyarakat, dan di beberapa bidang seperti ekonomi ini tidak tercapai. Ini bukan kabinet dream team," ujar Fadli saat diskusi Polemik SindoTrijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Fadli menilai, banyak hal yang perlu dibenahi Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya kinerja kabinet di bidang ekonomi. Reshuffle kabinet jilid I dianggap masih gagal dalam melakukan koordinasi.
Dalam bidang ekonomi, status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai gagal memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi.
Menurut Fadli, dengan anggaran yang besar, BUMN justru tidak mampu menjadi 'mesin' kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, keuntungan dari pengelolaan BUMN turun mencapai 11%.
"Kasus kemarin ketika PMN dikembalikan ke komisi, ini bagian yang penting dikaji oleh presiden, kalau concern. Di luar ekonomi, itu hukum. Sebaiknya jabatan hukum tidak diisi oleh parpol," pungkasnya.
PILIHAN:
Pengamat: Ganti Satu Dua Menteri Enggak Nendang
PKB: Kita Siap Kehilangan Posisi, Tapi Lebih Siap Nambah
"Karena banyak janji presiden ke masyarakat, dan di beberapa bidang seperti ekonomi ini tidak tercapai. Ini bukan kabinet dream team," ujar Fadli saat diskusi Polemik SindoTrijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Fadli menilai, banyak hal yang perlu dibenahi Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya kinerja kabinet di bidang ekonomi. Reshuffle kabinet jilid I dianggap masih gagal dalam melakukan koordinasi.
Dalam bidang ekonomi, status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai gagal memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi.
Menurut Fadli, dengan anggaran yang besar, BUMN justru tidak mampu menjadi 'mesin' kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, keuntungan dari pengelolaan BUMN turun mencapai 11%.
"Kasus kemarin ketika PMN dikembalikan ke komisi, ini bagian yang penting dikaji oleh presiden, kalau concern. Di luar ekonomi, itu hukum. Sebaiknya jabatan hukum tidak diisi oleh parpol," pungkasnya.
PILIHAN:
Pengamat: Ganti Satu Dua Menteri Enggak Nendang
PKB: Kita Siap Kehilangan Posisi, Tapi Lebih Siap Nambah
(kri)
