Lagi, Kebijakan Baru

Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang ketiga. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution ketika menyampaikan pokok-pokok kebijakan ekonomi jilid III tersebut tampak sumringah.Pemerintah optimistis tiga paket kebijakan yang sudah diluncurkan segera memutar roda perekonomian seiring dengan mulai menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data perdagangan Reuters, posisi rupiah sempat menyentuh level tertinggi pada kisaran Rp13.722 per dolar AS, dan mengakhiri perdagangan kemarin rupiah menguat 2,95% pada level Rp13.821 per dolar AS.Penguatan rupiah diikuti indeks harga saham gabungan (IHSG) di level 4.462,184 pada penutupan perdagangan sesi kedua. Pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid III dibacakan bergilir yang diawali pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan sejumlah menteri yang terkait dengan kebijakan tersebut.Ketika giliran Menko Perekonomian Darmin Nasution naik podium, dia tampak lebih tenang dengan menyebar senyum lebar. Mantan gubernur BI itu hanya menyebutkan poin-poin penting dari kebijakan baru tersebut, termasuk keputusan tidak ada penurunan harga premium.Padahal, sebelumnya sudah beredar kabar bahwa pada paket kebijakan ketiga kemungkinan besar pemerintah akan menurunkan harga premium. Meski demikian, pemerintah memutuskan memangkas harga solar sebesar Rp200 per liter dari Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter.Sementara itu, pihak OJK menyiapkan enam kebijakan pada sektor keuangan yang diyakini akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pada intinya, enam kebijakan tersebut meliputi perluasan usaha penitipan valuta asing di bank (trustee ), pembentukan asuransi pertanian, revitalisasi modal ventura, pembentukan konsorsium pembiayaan untuk industri ekspor dan ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan lembaga ekspor, dan perhitungan penyaluran kredit berdasarkan proyek.Dari enam kebijakan OJK, semua bisa diimplementasikan segera terutama program asuransi pertanian. Terkait dengan asuransi pertanian, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN), hingga konsorsium asuransi yang dipimpin asuransi BUMN.Saat tampil dalam pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid III, Muliaman sedikit membeberkan skema asuransi pertanian di mana pemerintah menanggung 80% premi dan selebihnya 20% dibebankan kepada petani. Tujuan asuransi untuk menutup risiko akibat gagal bayar dan mulai bisa diterapkan pada akhir tahun ini. Kebijakan di bidang energi diwarnai sejumlah penurunan tarif dan harga serta diskon pada sektor gas dan listrik.Pemerintah menjanjikan diskon bagi industri yang menggunakan listrik tengah malam hingga pagi hari (pukul 23.00 hingga 08.00). Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 30% didasari bahwa tidak sedikit industri saat ini dijalankan secara mekanistik sehingga pemerintah mendorong beroperasi pada jam program diskon.Selain itu, bagi industri yang rawan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan listriknya tertunggak termasuk yang mendapat perhatian khusus. PLN akan mempermudah sistem pembayaran listrik dengan mekanisme cukup membayar 60% dari kewajiban per tahun selebihnya 40% bisa dicicil.Namun, dunia usaha harus bersabar sejenak sebab kebijakan tersebut baru diberlakukan awal tahun depan. Kita berharap ketiga paket kebijakan yang sudah diluncurkan itu segera diimplementasikan dengan baik. Harus dipahami bahwa menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan bisa meninggalkan level Rp14.000 perdolar AS dalam sekejap lebih disebabkan faktor eksternal.Sinyal penguatan rupiah mulai menyembul ketika The Fed (FederalReserve) memutuskan tidak menaikkan suku bunga acuan. Kondisi itu semakin dipertajam ketika angka serapan tenaga kerja di Negeri Paman Sam tidak sesuai harapan. Dampaknya, dolar AS pun merosot terhadap seluruh mata uang negara-negara di dunia termasuk Indonesia.Meski demikian, bukan berarti paket kebijakan ekonomi tidak berkontribusi dalam penguatan rupiah, setidaknya telah memberikan efek psikologis di pasar keuangan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi masalah ekonomi.