Produktivitas Rendah, Tunjangan DPR Belum Pantas Naik
Selasa, 22 September 2015 - 12:04 WIB
Produktivitas Rendah, Tunjangan DPR Belum Pantas Naik
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPR beramai-ramai menolak wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR yang mulai efektif pada 2016 mendatang. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu pihak yang menolak wacana tersebut.
Anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai kenaikan tunjangan harus diikuti oleh peningkatan kinerja. Apabila produktivitasnya rendah maka kenaikan tunjangan menjadi masalah.
"Tunjangan dan fasilitas itu mestinya diimbangi dengan produktivitas. Bagi saya tidak masalah jika produktivitas naik. Jadi masalah jika produktifitas rendah," kata Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu mengatakan, kenaikan tunjangan bagi pejabat pemerintah pada masa krisis seperti saat ini tidak ada urgensinya.
Menurut Malik, uang tunjangan yang selama ini diterimanya sudah cukup untuk membiayai sejumlah kegiatan seperti kunjungan ke daerah pilih.
"Kami mempertanyakan kenaikan tunjangan itu karena (di saat) kondisi fiskal kurang stabil.Kenaikan tunjangan itu belum dibarengi produktivitas," kata Malik.
PILIHAN:
Kapolri Ingin Penyadera WNI di PNG Dibawa ke Indonesia
Anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai kenaikan tunjangan harus diikuti oleh peningkatan kinerja. Apabila produktivitasnya rendah maka kenaikan tunjangan menjadi masalah.
"Tunjangan dan fasilitas itu mestinya diimbangi dengan produktivitas. Bagi saya tidak masalah jika produktivitas naik. Jadi masalah jika produktifitas rendah," kata Malik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu mengatakan, kenaikan tunjangan bagi pejabat pemerintah pada masa krisis seperti saat ini tidak ada urgensinya.
Menurut Malik, uang tunjangan yang selama ini diterimanya sudah cukup untuk membiayai sejumlah kegiatan seperti kunjungan ke daerah pilih.
"Kami mempertanyakan kenaikan tunjangan itu karena (di saat) kondisi fiskal kurang stabil.Kenaikan tunjangan itu belum dibarengi produktivitas," kata Malik.
PILIHAN:
Kapolri Ingin Penyadera WNI di PNG Dibawa ke Indonesia
(dam)
