Mendagri Minta Pembangunan di Daerah Tak Tiru Jakarta
Rabu, 16 September 2015 - 17:11 WIB
Mendagri Minta Pembangunan di Daerah Tak Tiru Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Hubungan yang tidak harmonis antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) disindir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sindiran itu disampaikan Tjahjo dalam sambutannya di acara rapat koordinasi nasional tim pengendalian konflik sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Sebab, hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan DPRD dinilainya bisa mengakibatkan mandeknya pembangunan di daerah.
Maka itu, Tjahjo mengimbau agar pemerintah daerah tidak meniru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Daerah enggak perlu tiru DKI, ribut terus, yang rugi masyarakat," kata Tjahjo. Dirinya tidak menginginkan pembangunan yang setengah-setengah di daerah.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memberi contoh mangkraknya proyek monorel di DKI Jakarta. Bahkan, menambah kemacetan.
Menurut dia, Pemerintah daerah semestinya dapat merancang pembangunan jangka panjang dengan pengerjaan yang konsisten. Hal tersebut supaya pembebasan tanah tidak menjadi kendala. Hal demikian tidak terlepas dari koordinasi Pemda dengan elemen-elemen penting di daerah, misalnya DPRD.
"Membangun infrastruktur, harus setidaknya 50-100 tahun. Kalau jangka pendek, seperti Jakarta ini, monorel ini, berhenti," tuturnya.
Pilihan:
Pendapat Ruhut Sitompul Terkait Kenaikan Tunjangan DPR
Sindiran itu disampaikan Tjahjo dalam sambutannya di acara rapat koordinasi nasional tim pengendalian konflik sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Sebab, hubungan yang tidak harmonis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan DPRD dinilainya bisa mengakibatkan mandeknya pembangunan di daerah.
Maka itu, Tjahjo mengimbau agar pemerintah daerah tidak meniru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Daerah enggak perlu tiru DKI, ribut terus, yang rugi masyarakat," kata Tjahjo. Dirinya tidak menginginkan pembangunan yang setengah-setengah di daerah.
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memberi contoh mangkraknya proyek monorel di DKI Jakarta. Bahkan, menambah kemacetan.
Menurut dia, Pemerintah daerah semestinya dapat merancang pembangunan jangka panjang dengan pengerjaan yang konsisten. Hal tersebut supaya pembebasan tanah tidak menjadi kendala. Hal demikian tidak terlepas dari koordinasi Pemda dengan elemen-elemen penting di daerah, misalnya DPRD.
"Membangun infrastruktur, harus setidaknya 50-100 tahun. Kalau jangka pendek, seperti Jakarta ini, monorel ini, berhenti," tuturnya.
Pilihan:
Pendapat Ruhut Sitompul Terkait Kenaikan Tunjangan DPR
(maf)
