PKS Dukung Penguatan KPK
Selasa, 15 September 2015 - 15:54 WIB
PKS Dukung Penguatan KPK
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya mendukung penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penegasan itu diungkapkan Presiden PKS Sohibul Iman dalam konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9/2015).
Menurut Sohibul, penguatan KPK dapat ditempuh dengan menegaskan fungsi supervisi yang dimiliki lembaga antirasuah itu.
Menurut dia, kerja-kerja pemberantasan korupsi harus dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. "KPK hadir bukan untuk menjadi lembaga superbody, tapi sebagai lembaga supervisi yang mendukung penegakan korupsi dan bekerja sama dengan lembaga penegaknhukum lainnya," kata Sohibul, Selasa (15/9/2015).
Agar agenda penegakan korupsi terus berjalan, Sohibul juga mengingatkan KPK untuk tidak bermain-main dengan politik.
Demikian juga sebaliknya, Sohibul juga meminta para politikus untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum di negeri ini.
"KPK sebagai penegak hukum jangan main-main dengan politik. Politikus juga jangan ikut-ikut mencampuri soal penegakan hukum," kata Sohibul.
PILIHAN:
Komjen Buwas Bersikeras Pasal Rehabilitasi Direvisi
Penegasan itu diungkapkan Presiden PKS Sohibul Iman dalam konferensi pers di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/9/2015).
Menurut Sohibul, penguatan KPK dapat ditempuh dengan menegaskan fungsi supervisi yang dimiliki lembaga antirasuah itu.
Menurut dia, kerja-kerja pemberantasan korupsi harus dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. "KPK hadir bukan untuk menjadi lembaga superbody, tapi sebagai lembaga supervisi yang mendukung penegakan korupsi dan bekerja sama dengan lembaga penegaknhukum lainnya," kata Sohibul, Selasa (15/9/2015).
Agar agenda penegakan korupsi terus berjalan, Sohibul juga mengingatkan KPK untuk tidak bermain-main dengan politik.
Demikian juga sebaliknya, Sohibul juga meminta para politikus untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum di negeri ini.
"KPK sebagai penegak hukum jangan main-main dengan politik. Politikus juga jangan ikut-ikut mencampuri soal penegakan hukum," kata Sohibul.
PILIHAN:
Komjen Buwas Bersikeras Pasal Rehabilitasi Direvisi
(dam)
