PKS Nilai Turunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi Berdampak Buruk bagi Pemerintah
loading...
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang naik-turun itu hal yang wajar karena persepsi ini seiring dengan kondisi pandemi yang fluktuatif. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Survei Charta Politika yang dirilis pada Kamis (12/8) kemarin mendapati bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan menjadi 62,4% dari survei sebelumnya pada Mei 2021 sebesar 65,3%.
Selain itu, mayoritas responden sebesar 53% menilai pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk, hanya 44% responden yang menilai pemberantasan korupsi saat ini sangat baik dan baik.
Menanggapi temuan ini, Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang naik-turun itu hal yang wajar karena persepsi ini seiring dengan kondisi pandemi yang fluktuatif.
"Pertama naik turun kepuasan wajar. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 masih terus fluktuatif," ujar Mardani saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Namun, kata Mardani, yang berat adalah persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan masyarakat pada pemberantasan korupsi turun drastis ini dampaknya buruk sekali.
"Dan ini buruk sekali. Sejalan dengan pemecatan 75 pegawai KPK yang selama ini justru mengharumkan nama KPK," katanya.
Bahkan, Ketua DPP PKS ini menambahkan turunnya tingkat kepuasan publik dalam pemberantasan korupsi ini berkontribusi negatif dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Efeknya tapi kepercayaan publik pada pemerintah jadi turun," tandas Legislator Dapil DKI Jakarta ini.
Selain itu, mayoritas responden sebesar 53% menilai pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk, hanya 44% responden yang menilai pemberantasan korupsi saat ini sangat baik dan baik.
Menanggapi temuan ini, Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang naik-turun itu hal yang wajar karena persepsi ini seiring dengan kondisi pandemi yang fluktuatif.
"Pertama naik turun kepuasan wajar. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 masih terus fluktuatif," ujar Mardani saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Namun, kata Mardani, yang berat adalah persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan masyarakat pada pemberantasan korupsi turun drastis ini dampaknya buruk sekali.
"Dan ini buruk sekali. Sejalan dengan pemecatan 75 pegawai KPK yang selama ini justru mengharumkan nama KPK," katanya.
Bahkan, Ketua DPP PKS ini menambahkan turunnya tingkat kepuasan publik dalam pemberantasan korupsi ini berkontribusi negatif dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Efeknya tapi kepercayaan publik pada pemerintah jadi turun," tandas Legislator Dapil DKI Jakarta ini.
(kri)
Lihat Juga :
