Zulkifli Hasan: Mega Tidak Ajak Revisi UU MD3
Jum'at, 11 September 2015 - 18:03 WIB
Zulkifli Hasan: Mega Tidak Ajak Revisi UU MD3
A
A
A
JAKARTA - Menguatnya wacana revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) usai Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke gerbong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dibantah Zulkifli Hasan.
Menurut Ketua Umum PAN ini, PDIP sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi-JK tidak membicarakan atau mengajak PAN untuk mendukung revisi UU MD3. Penegasan itu diungkapkan Zulkifli setelah dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Belum ada, enggak ada. PDIP enggak begitu, siapa yang bilang? Tanya Bu Mega. Saya bicara dengan Bu Mega, enggak ada (ajakan merevisi UU MD3)," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Zulkifli meminta partai politik tidak membicarakan hal yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat, seperti revisi UU MD3 atau kocok ulang pemimpin DPR. Karena menurutnya, tugas partai politik adalah menyejahterakan rakyat.
"Sementara yang lain-lain, saya kira kurang bijak/tidak etis kalau bicara masih kepentingan masing-masing. Jadi kami belum bisa (menjawab) pertanyaan tadi itu (kocok ulang pemimpin DPR). Kami tidak akan bicara soal itu, bicara kesulitan rakyat boleh," tandasnya.
PILIHAN:
Geliat PDIP Ingin Kudeta Pemimpin DPR dari Tangan KMP
Bergabung ke Pemerintah, PAN Tak Ikut Wacana Kocok Ulang
Menurut Ketua Umum PAN ini, PDIP sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi-JK tidak membicarakan atau mengajak PAN untuk mendukung revisi UU MD3. Penegasan itu diungkapkan Zulkifli setelah dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Belum ada, enggak ada. PDIP enggak begitu, siapa yang bilang? Tanya Bu Mega. Saya bicara dengan Bu Mega, enggak ada (ajakan merevisi UU MD3)," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Zulkifli meminta partai politik tidak membicarakan hal yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat, seperti revisi UU MD3 atau kocok ulang pemimpin DPR. Karena menurutnya, tugas partai politik adalah menyejahterakan rakyat.
"Sementara yang lain-lain, saya kira kurang bijak/tidak etis kalau bicara masih kepentingan masing-masing. Jadi kami belum bisa (menjawab) pertanyaan tadi itu (kocok ulang pemimpin DPR). Kami tidak akan bicara soal itu, bicara kesulitan rakyat boleh," tandasnya.
PILIHAN:
Geliat PDIP Ingin Kudeta Pemimpin DPR dari Tangan KMP
Bergabung ke Pemerintah, PAN Tak Ikut Wacana Kocok Ulang
(hyk)
