Quality Monolog Kabinet

Proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya banyak yang mengapresiasi.

Setidaknya, ada misi yang jelas menuju visi yang telah ditentukan. Gagasan tersebut seperti memberi harapan kepada masyarakat yang selama ini wilayahnya tak mendapat pasokan listrik secara maksimal. Kementerian terkait pun merasa optimistis, proyek tersebut bisa terealisasi hingga 2019.

Proyek yang memberikan harapan tersebut saat ini justru menimbulkan kegaduhan hingga membuat masyarakat menjadi bingung. Adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menganggap proyek pembangkit listrik 35.000MWitutakrealistis. PenilaianRizalinibahkandiungkapkan saat beberapa jam seusai menjabat secara resmi menjadi menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya.

Rizal menganggap target yang realistis bisa dicapai pemerintah lima tahun ke depan adalah 16.167 MW atau sekitar separuhnya saja. Kontan, penilaian ini mendapat bantahan dari Wapres Jusuf Kalla. Dia tetap optimistis proyek pembangkit listrik 35.000 MW tersebut bisa dilakukan, apalagi proyek tersebut adalah misi dari Presiden Jokowi. Penentangan terhadap pendapat Rizal Ramli pun dilontarkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Dia bahkan masih optimistis proyek 35.000 MW tersebut bisa direalisasikan. Alasannya, masih banyak masyarakat butuh pasokan listrik dan kajian pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan. Memang unik dan menggelikan jika menyaksikan menteri koordinator, wapres, danmenterisalingbeda pendapat tentangmisi besar yang dicanangkan pemerintahan.

Perang komentar pun terjadi sehingga yang didengar masyarakat adalah kegaduhan. Masing-masing pejabat merasa paling benar dengan melontarkan argumennya kemediamassa. Akibatnya, masyarakattidakdisuguhi gaya pemerintah yang bekerja(sesuaijargonpemerintahanJokowi), tapi hanya gaya gaduh. Ini justru bisa membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah memang pemerintah serius mengurus negeri ini.

Kegaduhan justru menguras energi untuk hanya berdebat soal bisa atau tidaknya misi itu dicapai. Salah satu kunci penting dalam menyukseskan sebuah program atau proyek adalah kesamaan visi dan misi dalam satu tim. Nah, jika dalam satu tim justru terjadi perbedaan tentang misi, hasilnya bisa ditebak. Ibarat memilih jalan, tim yang semestinya seiring sejalan, yang terjadi justru antaranggota tim memilih jalan yang berbeda sehingga tidak bisa seiring.

Parahnya, ketika antaranggota justru perang komentar dan argumen yang terjadi bukan dialog, tapi justru quality monolog. Kenapa quality monolog? Karena anggota tim yang berdebat seolah mempunyai argumen yang paling benar. Apa pun meski monolog tersebut mempunyai kualitas yang bagus, tapi tidak akan bagus untuk masa depan sebuah tim.

Pemimpin dari tim harus turun tangan. Jika quality monolog terjadiditimkabinet, Presidenharusturuntanganuntukmembuat antaranggota terjadi dialog. Tujuan dialog adalah menyamakan misi agar seiring sejalan. Parahnya lagi, jika sang pemimpin tidak tahu atau tidak mau tahu tentang kegaduhan ini. Atau, menganggap kegaduhan ini adalah hal yang wajar.

Pemimpin atau presiden dalam hal ini harus tanggap bahwa kegaduhan yang terjadi justru membuat roda kabinet tidak berjalan. Bukan hanya jalan di tempat, tapi justru menggelinding ke belakang. Presiden Jokowi semestinya turun tangan untuk menyamakan misi antara Rizal, Jusuf Kalla, dan Sudirman Said. Tujuannya adalah kembali menyamakan misi.

Tidak masalah jika memang target 35.000 MW itu harus direvisi atau tetap dengan target awal. Yang pasti, dengan menyamakan misi di sebuah tim, roda akan kembali menggelinding dan bukan kegaduhan yang muncul. Gaya gaduh kabinet hanya menunjukkan quality monolog dari orangorang pintar.

Padahal, yang dibutuhkan adalah dialog walau kabinet tersebut diisi oleh anggota yang tidak terlalu pintar. Masyarakat tidak mau melihat gaya gaduh kabinet, yang ingin dilihat masyarakat adalah gaya kerja masyarakat seperti slogan pemerintah saat ini, kerja.. kerja.. kerja.