Jebakan Psikologis Ekonomi

Candra Fajri Ananda
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang Guru Besar FEB UB


Kunjungan Direktur Operasional Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde menyisakan jejak berbagai spekulasi mengenai perekonomian Indonesia.

Beberapa pihak menduga bahwa kedatangan IMF ke Indonesia mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia akan kembali berutang kepada IMF. Bayangan ulang belitan utang terhadap IMF menjadi kekhawatiran masyarakat Indonesia akan justru menambah runyam perekonomian nasional.

Beberapa pengamat perekonomian cukup kompak untuk mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap motif utama dari kunjungan Lagarde tersebut, selain tujuan-tujuan yang tampak di kalangan umum seperti perbincangan dan diskusi mengenai kondisi perekonomian global saat ini. Kekhawatiran beberapa pengamat ekonomi sendiri cukup beralasan seiring dengan penyampaian Lagarde dalam seminar bertajuk ”The Future of Asian Finance: Ensuring Stability and Continued Prosperity ” di Bank Indonesia (2/9).

Lagarde mengatakan, pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan belanja infrastruktur dalam 10 tahun ke depan membutuhkan sumber pembiayaan dari pihak lain karena alokasi belanja publik yang terbatas.Dari kacamata politik, statement ini dapat mengindikasikan ada ”rekayasa” peluang bagi lembaga penyedia modal pembangunan (termasuk dari lembaga internasional) untuk membuka ruang politik terhadap Pemerintah Indonesia.

Namun, sinyalemen ini dibantah oleh pemerintah yang mengklarifikasi tujuan kedatangan Bos IMF tersebut adalah dalam rangka persiapan Annual Report IMF dan Grup Bank Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2018, bukan untuk meminta bantuan dana.Lagarde justru memuji ketangguhan Indonesia dalam menghadapi gonjang-ganjing perekonomian global yang sedang mengalami resesi.

Subsidi BBM yang tengah ditangguhkan demi melonggarkan belanja modal infrastruktur dan pembiayaan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi investasi jitu yang hasilnya akan tampak beberapa tahun lagi. Belum lagi dengan sederet pengalaman yang dimiliki negara ini dalam menghadapi krisis di masa silam yang terbukti perekonomian Indonesia masih cukup stabil meskipun dengan diikuti beberapa catatan penting dalam setiap penyelesaian masalah krisis.

Pertanyaan terbesar saat ini yang perlu ditelisik adalah apakah benar Indonesia tengah terancam kembali berada dalam masa krisis? Sekilas dari rangkuman data makroekonomi nasional sebenarnya tidak secara mutlak menandakan bahwa Indonesia akan terjebak ada krisis ekonomi. Memang, masih terdapat beberapa indikator makro yang memberikan hasil yang kurang menggembirakan seperti nilai ekspor, angka investasi/capital inflow, serta hasil penerimaan pajak dan cukai.

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sejak Januari hingga Juni 2015 memang mencatat surplus perdagangan walaupun, kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ada penurunan. Tetapi, Indonesia kurang sigap dalam menggenjot nilai ekspornya karena dominasi komoditas ekspor produksi primer yang bernilai rendah sehingga pendapatan dari nilai riil ekspornya tidak berjalan signifikan.

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari- Juni 2015 mencapai USD78,29 miliar atau menurun 11,86% dibanding periode yang sama pada 2014. Momentum depresiasi rupiah pada akhirnya tidak meningkatkan daya tarik negara tujuan ekspor agar meningkatkan permintaan impornya dari Indonesia.

Kondisi yang sama juga terjadipada capitalinflow dan investasi yang nilai surplusnya justru semakin rendah. Capital inflow pada kuartal II/2015 menghasilkan surplus transaksi modal dan finansial sebesar USD2,5 miliar. Angka ini menyusut cukup drastis dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014 yang mencapai USD13,92 miliar. Pada kuartal I/2015 pun memperoleh surplus yang lebih baiksenilaiUSD5,9miliar.

Pada transaksi investasi lain mengalami defisit sekitar USD6,9 miliar pada kuartal II/2015, lebih tinggi dibanding defisit pada kuartal I/2015 yang hanya USD4,88 miliar. Padahal, tahun lalu transaksi investasi lain mencatat surplus USD2,11 miliar, yang artinya tahun ini Indonesia lebih banyak membayar utang dibandingkan menarik utang (finansial.bisnis.com). Nasib buruk lainnya terjadi pada penerimaan pajak dan cukai yang diperkirakan mengalami shortfall cukup tinggi pada 2015.

Nilai pajak diperkirakan shortfall 8% atau mencapai Rp120 triliun dari target semula sebesar Rp1.489,3 triliun (metrotvnews.com). Sedangkan pada bea cukai diperkirakan akan shortfall sebesar 25% menjadi Rp9 triliun dari target semula sebesar Rp12 triliun (liputan6.com ).

Sisi positif yang masih dikuasai perekonomian Indonesia adalah dengan terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat terhadap konsumsi. Tingkat inflasi pada Agustus 2015 mampu dikendalikan di tengah gejolak ekonomi dengan capaian sebesar 0,39%. BPS juga mencatat, konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi sendi utama pertumbuhan bertahan pada level 56,12% dari PDB.

Hal ini berarti bahwa untuk sementara ini kondisi makroekonomi belum banyak mengganggu daya beli masyarakat karena tingkat konsumsi masih relatif sama, namun dengan semakin terdepresiasinya rupiah dikhawatirkan akan menjadi beban psikologis bagi masyarakat jika tidak segera ditanggulangi dan mendorong situasi menjadi tidak terkendali.

Mempertangguh Ekspektasi

Di antara suasana yang cukup kembang kempis pada perekonomian nasional saat ini, ada beberapa langkah alternatif agar Indonesia lekas keluar dari ”jebakan psikologis”. Jebakan psikologis ialah situasi panik yang terjadi terutama pada pengusaha dan konsumen dengan melakukan berbagai ”blunder ekonomi” akibat kekhawatiran akan masa depan perekonomian.

Menurut JM Keynes, para pelaku ekonomi itu didorong oleh harapan (ekspektasi) mereka akan masa datang. Dalam bahasa sederhana, para pelaku ekonomi berharap ada kepastian terkait dengan ”keputusan” ekonomi/bisnis yang mereka jalankan.

Jika pemerintah memberikan sinyal yang tidak menentu (in-consistence), ditakutkan muncul tindakan bersama yang buruk seperti konsumen akan membeli kebutuhan hidupnya secara berlebihan karena kekhawatiran akan kenaikan harga yang signifikan atau pengusaha akan melakukan kebijakan PHK-nya yang akan berdampak pada tingkat pendapatan dan daya beli kalangan buruh. Tentu ini sangat buruk dampaknya untuk perekonomian.

Situasi ini perlu dikendalikan dengan memperkuat solidaritas sosial. Secara khusus, solidaritas sosial antar punggawa perekonomian seperti pemerintah, sektor usaha, dan konsumen perlu dilakukan untuk saling berkompromi dan berkomitmen agar situasi terkini segera berganti dan mendorong perekonomian kembali bergairah. Terlebih berdasarkan survei Bank Indonesia mengenai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Agustus 2015 memberikan hasil bahwa tingkat keyakinan konsumen mengalami kenaikan 2,7 poin menjadi 112,6 dari bulan sebelumnya.

Kenaikan IKK didorong dengan membaiknya dua indeks pembentuknya yakni indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK). Berdasarkan nilai IKE, konsumen menilai bahwa tekanan kenaikan harga dan pesimisme ketersediaan lapangan kerja akan tetap terjadi, tetapi ekspektasi penghasilan saat ini mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan sebesar 7,0 poin.

Sedangkan berdasarkan nilai IEK pada ekspektasi penghasilan, ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi kegiatan usaha justru berada di atas 100 poin yang mengindikasikan bahwa konsumen cukup optimis dan terjaga ekspektasi positifnya. Hasil survei yang cukup baik tersebut yang kemudian perlu diimbangi oleh kalangan pengusaha agar menghindari pola pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh. Pengusaha perlu menahan diri agar tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat tetap terjaga.

Ekspektasi melalui prakiraan keuntungan perusahaan untuk sementara ini perlu ditekan untuk menghindari inflasi. Namun, pengusaha tidak akan mampu terus mengikuti mekanisme pasar yang semakin menghimpit usahanya jika kondisi regulasi dan kebijakan pemerintah masih berjalan stagnan. Pemerintah dapat melonggarkan himpitan yang dialami pengusaha dengan memberikan beberapa insentif kebijakan fiskal misalnya dengan penurunan pajak perusahaan dan tarif impor pada beberapa komoditas yang menjadi bahan baku industri.

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak (penurunan atau penangguhan pajak) bagi pengusaha yang bisa mempertahankan buruhnya atau bahkan mampu meningkatkan upah buruhnya. Tanggung jawab lain bagi pemerintah agar ekonomi tetap terus bergerak adalah dengan menjaga keyakinan masyarakat bahwa distribusi kebutuhan pokok dapat berjalan lancar. Hal ini disebabkan, disadari atau tidak disadari, kebutuhan pokok menjadi komoditas yang paling strategis terhadap tingkat inflasi.

Dengan begitu, ketersediaan bahan pokok yang cukup di pasaran, menjaga struktur pasar yang lebih baik (sering dilakukan operasi pasar untuk menjaga distribusi yang baik), akan turut membantu stabilitas yang tengah dibangun oleh punggawa perekonomian Indonesia, dari sisi pemerintah, pengusaha, maupun buruh dan masyarakat umum lainnya.

Konsekuensi dari kebijakan insentif pajak tentu penerimaan akan menurun sehingga pemerintah perlu ada upaya mengevaluasi daftar proyek yang ”saat ini” tidak terlalu prioritas untuk ditunda atau digeser pada tahun berikutnya.