Pelaporan Pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dagelan Politik

JAKARTA - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, boleh saja sejumlah anggota DPR melaporkan Ketua dan Wakil Ketua DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya kira mereka punya hak melakukan itu," katanya, melalui pesan elektronik, Selasa (8/9/2015).

Namun, dia menyayangkan, mengapa mereka hanya lantang menyoal kasus tersebut, tetapi seolah diam seribu bahasa saat mata-kepala mereka sendiri melihat pemerintah gagal memperbaiki kesejahteraan rakyat.

"Alangkah bahagianya rakyat jika kegarangan serupa juga mereka tunjukan untuk menyoal kebijakan pemerintah yang keliru. Jadi persoalannya di sini adalah terletak pada adanya perbedaan perlakuan dan ketidakadilan," jelasnya.

Lebih jauh, Said menyatakan, di mana posisi anggota DPR ketika perekonomian Indonesia amburadul dan rakyat hidup dalam kesulitan?

"Mengapa mereka diam seribu bahasa dan seolah lari dari tanggung jawab ketika melihat pekerja asing sudah mulai mengambil alih lahan pekerjaan masyarakat kecil, bahkan untuk pekerjaan kuli kasar sekalipun," ungkapnya.

Lebih dari itu, sambungnya, di mana-mana buruh Indonesia sudah mulai di-PHK. "Lantas, di mana kegarangan para anggota DPR itu bersembunyi?" sergahnya.

Menurutnya, para anggota DPR harus 'eling' dan tidak hanya menyoal kasus Pimpinan DPR yang menghadiri konferensi pers Bakal Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Ini sangat kental sekali nuansa persaingan politiknya. Jadi wajar jika rakyat menilai pelaporan pimpinan DPR ke MKD itu hanyalah bentuk persaingan politik semata," pungkasnya.