Akbar Tanjung: 7 Proyek DPR Terlalu Ambisius
Jum'at, 28 Agustus 2015 - 19:52 WIB
Akbar Tanjung: 7 Proyek DPR Terlalu Ambisius
A
A
A
JAKARTA - Rencana tujuh proyek pembangunan gedung baru DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, ditentang banyak pihak. Salah satunya datang dari mantan Ketua DPR Akbar Tanjung.
Akbar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali mengatakan, momentum hari jadi ke-70 DPR seharusnya dijadikan tonggak untuk menghentikan proyek yang memakan biaya mahal tersebut.
"Seharusnya HUT DPR ini dijadikan moment untuk pembatalan pembangunan Gedung baru DPR," kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jumat (28/8/2015).
Sebagai tokoh yang dulu sempat memimpin DPR, Akbar menilai, pembangunan tujuh gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan terlalu ambisius.
Menurut Akbar, pembangunan bisa dilajukan secara bertahap dan mendahulukan gedung yang menjadi prioritas. Ia percaya, jika pihak DPR dapat memilih proyek prioritas, besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dapat berkurang.
"Kalau lihat dari keseluruhannya memang terlalu besar dengan Rp2,7 triliun, tapi kalau dilihat dari sisi mana yang menjadi prioritas yang berkaitan dengan fungsi, itu bisa dikurangi," kata Akbar.
Akbar yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali mengatakan, momentum hari jadi ke-70 DPR seharusnya dijadikan tonggak untuk menghentikan proyek yang memakan biaya mahal tersebut.
"Seharusnya HUT DPR ini dijadikan moment untuk pembatalan pembangunan Gedung baru DPR," kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jumat (28/8/2015).
Sebagai tokoh yang dulu sempat memimpin DPR, Akbar menilai, pembangunan tujuh gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan terlalu ambisius.
Menurut Akbar, pembangunan bisa dilajukan secara bertahap dan mendahulukan gedung yang menjadi prioritas. Ia percaya, jika pihak DPR dapat memilih proyek prioritas, besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dapat berkurang.
"Kalau lihat dari keseluruhannya memang terlalu besar dengan Rp2,7 triliun, tapi kalau dilihat dari sisi mana yang menjadi prioritas yang berkaitan dengan fungsi, itu bisa dikurangi," kata Akbar.
(hyk)
