Mundur dari Ketum PBB, Yusril Siap-siap Jadi Menteri Prabowo?

JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra telah mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Langkah Yusril tersebut dianggap sebagai persiapan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PBB merupakan salah satu partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Saya sih melihatnya (Yusril mundur dari Ketum PBB, red) persiapan jadi menteri atau strategi untuk bisa menjadi menteri,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Selasa (21/5/2024).

Ujang berpendapat, Yusril bisa konsentrasi menjadi menteri tanpa memikirkan partai, sehingga mundur dari jabatan Ketum PBB. “Tidak ada beban, supaya perjalanan menjadi menteri mulus,” katanya.





Dia melihat Yusril menginginkan posisi menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor yang dipilih menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Maka, kali ini Yusril kelihatannya ingin jadi menteri lagi seperti zaman SBY ya, maka pilihannya mundur menjadi sebuah keniscayaan, keharusan agar tidak ada beban, agar tidak mendapat kritik, dan menjadi fokus menjadi menteri, ini bagian strategi aja,” pungkasnya.

Adapun mundurnya Yusril dari jabatan itu disampaikannya dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.



MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.

Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum. Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.