Saran untuk Menko PMK Agar Pembuatan Website Tak Bikin Kegaduhan
Kamis, 27 Agustus 2015 - 22:25 WIB
Saran untuk Menko PMK Agar Pembuatan Website Tak Bikin Kegaduhan
A
A
A
JAKARTA - Di era globalisasi saat informasi begitu cepat dan dunia saling terkoneksi, maka keberadaan website sebagai media yang interaktif untuk mengelola informasi menjadi sebuah keharusan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, semangat Menteri Koodinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membuat website Revolusi Mental untuk institusinya sudah pada jalur yang tepat. Kendati demikian, menurutnya, polemik akan keberadaan website ini muncul karena kualitas dan anggaran yang dihabiskan tidak transparan.
"Informasinya simpang siur hingga muncul angka Rp140 miliar. Walaupun mungkin angka itu adalah total dari program revolusi mental, bukan hanya untuk sekadar membuat website. Menurut saya, agar tidak berkontribusi kegaduhan di pemerintahan solusinya dibuat sederhana saja," ujar Hanafi kepada Sindonews, Kamis (28/8/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi kegaduhan yang telah diciptakan oleh Kemenko PMK itu. Pertama, kata dia, Kemenko PMK sebaiknya memanggil anak-anak bangsa pegiat IT yang kapabel dan kredibel untuk menguji kualitas website tersebut.
"Sekilas saya baca di media sosial banyak yang sudah memberikan analisa," ucap Hanafi.
Kemudian, lanjut dia, terkait procurement, tinggal diaudit saja apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat anggaran yang digunakan besar, sementara rekanan yang berkualitas mampu membuat website itu.
"Maka prinsip 'let the best win' dalam proses lelang harus dikedepankan. Bikin website pemerintah tak bisa sembrono karena terkait dengan cyber security dan cyber defence-nya. Sebaiknya serahkan pada ahlinya," tandas Hanafi.
PILIHAN:
Rekening Diblokir, OC Kaligis Curhat Tak Bisa Gaji Karyawan
Teras Narang Ditunjuk Jadi Kepala Bappilu PDIP di Pilkada
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, semangat Menteri Koodinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membuat website Revolusi Mental untuk institusinya sudah pada jalur yang tepat. Kendati demikian, menurutnya, polemik akan keberadaan website ini muncul karena kualitas dan anggaran yang dihabiskan tidak transparan.
"Informasinya simpang siur hingga muncul angka Rp140 miliar. Walaupun mungkin angka itu adalah total dari program revolusi mental, bukan hanya untuk sekadar membuat website. Menurut saya, agar tidak berkontribusi kegaduhan di pemerintahan solusinya dibuat sederhana saja," ujar Hanafi kepada Sindonews, Kamis (28/8/2015).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi kegaduhan yang telah diciptakan oleh Kemenko PMK itu. Pertama, kata dia, Kemenko PMK sebaiknya memanggil anak-anak bangsa pegiat IT yang kapabel dan kredibel untuk menguji kualitas website tersebut.
"Sekilas saya baca di media sosial banyak yang sudah memberikan analisa," ucap Hanafi.
Kemudian, lanjut dia, terkait procurement, tinggal diaudit saja apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat anggaran yang digunakan besar, sementara rekanan yang berkualitas mampu membuat website itu.
"Maka prinsip 'let the best win' dalam proses lelang harus dikedepankan. Bikin website pemerintah tak bisa sembrono karena terkait dengan cyber security dan cyber defence-nya. Sebaiknya serahkan pada ahlinya," tandas Hanafi.
PILIHAN:
Rekening Diblokir, OC Kaligis Curhat Tak Bisa Gaji Karyawan
Teras Narang Ditunjuk Jadi Kepala Bappilu PDIP di Pilkada
(kri)
