Kemendagri Bangun Ekosistem Pemilu Sehat melalui Gerakan Revolusi Mental

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) tengah membangun ekosistem pemilu sehat melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Melalui gerakan ini diharapkan pemilu dapat menjadi sarana mempererat kesatuan bangsa.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga saat ini, pemerintah konsisten melakukan gerakan revolusi mental. Kemendagri mendapat amanat membantu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK) untuk mengorganisasi jajaran pemerintah daerah untuk membuat program terkait revolusi mental.

Selain itu, Kemendagri juga ditugaskan mencari formulasi yang tepat agar pemilu dapat menjadi sarana mempererat kesatuan bangsa.

"Kita tahu manusia Indonesia ini sangat bhinneka, sangat beragam. Nah keberagaman ini justru jadi kekuatan kita. Bahkan konsep-konsep baru sekarang, yang berkembang di dunia, justru temuannya menyatakan, perbedaan-perbedaan atau kebhinekaan atau keberagaman itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik," ujar Bahtiar dalam webinar bertema Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai Sarana Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Bersatu, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, keberagaman akan memberikan kekuatan dan membuat masa depan menjadi lebih baik. Bahkan Indonesia bisa menjadi contoh dari salah satu negara besar di dunia yang memiliki diversity luar biasa, termasuk dalam hal pemilu. Apalagi saat ini sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu yang terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai politik tingkat lokal Aceh. Hal ini merupakan abstraksi dari keberagaman ideologi, pikiran, dan aspirasi masyarakat Indonesia.

"Jadi jumlah partai politik yang banyak itu harus dipandang sebagai kekayaan dan kebhinekaan yang luar biasa yang kita miliki. Maka semua pihak harus berpikir positif, memandang ini justru kekuatan atau peluang kita untuk mengubah keberagaman ini menjadi kekuatan untuk membangun bangsa," kata Bahtiar.


FOTO/Tangkapan Layar

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi menjelaskan, GNRM dilaksanakan karena adanya krisis integritas, kurangnya etos kerja dan daya saing bangsa, melemahnya budaya gotong royong, serta krisis eksistensi negara bangsa (nation-state) atas masalah disintegrasi nasional.

"GNRM dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dan negara Indonesia, misalnya terkait dengan gerakan-gerakan separatis, ideologi, kemudian efek dari globalisasi, SARA, budaya dan kekerasan," kata Didik.

Ia menekankan, GNRM penting untuk menyadarkan generasi bangsa, yang secara komposisi didominasi oleh post-gen Z, generasi Z, dan milenial, terhadap berbagai ancaman yang timbul. Kelompok muda menjadi subjek intervensi sejak dini agar menjadi generasi sehat, berpendidikan, berkarakter Pancasilais, serta memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik.

"Revolusi mental ini adalah gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, kemodernan. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pembinaan ideologi Pancasila," katanya.

Berdasarkan nilai-nilai revolusi mental, ujar Didik, aksi nyata gerakan Indonesia bersatu menjelang Pemilu 2024 bisa diwujudkan dengan perilaku saling menghargai dan gotong royong. Hal tersebut sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tutur hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kejaksaan Agung, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dan Asisten Teritorial TNI.