Problem Pilkada Serentak

Senin, 10 Agustus 2015 - 13:02 WIB
Problem Pilkada Serentak
Problem Pilkada Serentak
A A A
Era baru dalam berdemokrasi di Indonesia dengan label pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Pilkada yang pesertanya terbanyak di seluruh dunia ini dimulai dengan pendaftaran para pasangan bakal calon kepala daerah dari tanggal 25- 28 Juli tahun ini.

Data yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara atau pelaksana pilkada serentak ini menyatakan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan di 260 kabupaten/kota dan 9 propinsi.

Suatu kondisi yang luar biasa baik dari biaya penyelenggaraan, jumlah pasangan peserta atau bakal pasangan calon peserta kepala daerah, dan sejumlah permasalahan yang membelitnya dalam dinamika percepatan demokratisasi di Indonesia Problem Krusial Sampai akhir penutupan pendaftaran tahap I masih ada beberapa permasalahan krusial yang menyeruak, antara lain; Pertama, tidak terpenuhinya jumlah bakal calon kepala daerah yang mendaftar.

Dalam konteks ini bisa terjadi karena sampai penutupan pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran (1-3 Agustus) masih ada tujuh daerah yang belum bisa dipastikan ikut pilkada dan terancam diundur. KPU atas usul Bawaslu membuka lagi pendaftaran khusus tujuh daerah tersebut pada 9-11 Agustus.

Masa perpanjangan ini tidak mustahil untuk menghindari ketentuan formal dengan memunculkan ”calon boneka” sebagai salah satu solusi jangka pendek agar tidak dikenai ”sanksi” mengikuti pilkada serentak tahap kedua tahun 2017.

Bagi ketujuh daerah yang hanya ada calon tunggal tersebut tentu akan menimbulkan masalah baru. Ada beberapa opsi yang berkembang, yaitu tetap melanjutkan pemilihan dengan cara ”mengadu” calon tunggal tersebut dengan bumbung kosong dan perlunya membuat peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yang memungkinkan hanya satu pasangan calon atau dengan cara lain lagi yakni memperpanjang massa pendaftaran untuk kedua kalinya.

Mengikuti perkembangan terakhir nampaknya alternatif untuk memperpanjang secara teori mudah dilakukan, tetapi dalam praktik akan menimbulkan masalah baru. Misalnya sampai penutupan perpanjangan (tanggal 11 Agustus) tidak ada atau tidak muncul pasangan balon baru.

Jika hal ini terjadi tampaknya akan menimbulkan problem baru, yakni diundur lagi sampai ada dua jumlah pasangan. Pandangan selintas dari penyelenggara pemilu nampaknya tetap akan melaksanakan pilkada sesuai dengan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, yakni melaksanakan pilkada diundur pada tahun 2015.

Jika hal ini yang terjadi maka ketujuh daerah tersebut akan terjadi vakum kepala daerah selama 2 tahun dan akan dipimpin oleh sekretaris kepala daerah sebagai penjabat tugas kepala daerah. Problem kedua adanya politik uang atau uang mahar politik.

Mahar ini oleh beberapa ketua atau pemuka partai politik selalu diingkari dan dimungkiri keberadaannya, tetapi pada tingkat implementasi di berbagai daerah keberadaan mahar politik sebagai sebuah pelicin untuk dapat diajukan sebagai balon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik keberadaannya selalu tidak bisa dimungkiri.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1142 seconds (10.177#12.26)