Semangat Para Calon Kepala Daerah

Pada hari pertama pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kemarin (26/7) sudah ada 238 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka maju dalam pertarungan politik pemilihan kepala daerah untuk level bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, serta gubernur-wakil gubernur. Animo ini sangat tinggi di hari pertama pendaftaran yang oleh KPU akan dibuka hingga 28 Juli besok. Tercatat ada 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ini.

Tahun ini akan menjadi tahun politik yang cukup ramai. Tahapan pendaftaran ini merupakan langkah awal dari keramaian politik ini, bahkan bisa dikatakan bahwa momen Lebaran lalu sekaligus menjadi salah satu momen politik yang sangat ramai di Ibu Kota.

Bayangkan, tiap daerah minimal ada dua pasangan calon yang akan maju pilkada dan mereka inilah yang pada momen Lebaran ini sibuk sowan ke rumah para pejabat teras partai politik untuk memastikan dukungan. Momen ini juga adalah momen pertunjukkan betapa masalah politik uang selalu menjadi masalah besar dalam perpolitikan negeri ini.

Kita bisa lihat banyak berita bermunculan terkait para calon kepala daerah yang merasa dimanfaatkan para pimpinan partai, terutama terkait politik uang dan berteriak ke media massa mengenai kecurangan yang menimpanya. Namun, bak pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, pertunjukan politik terus berjalan tanpa ada perbaikan berarti.

Masalah mahar untuk dukungan partai politik memang sudah menjadi lagu lama dalam sejarah politik pilkada langsung di negeri ini. Uang miliaran rupiah sudah biasa berpindah tangan untuk mendapatkan restu partai. Berapa pun ukuran partainya, besar ataupun kecil, asalkan punya kursi di Dewan Perwakilan Daerah punya posisi tawar (bargaining position) di depan para calon kepala daerah.

Dengan persyaratan dukungan minimal 20% kursi di DPRD, satu kursi kekurangan dalam menggenapkan dukungan saja bisa berharga miliaran rupiah. Dengan berbagai masalah yang muncul tersebut, kita tentu jadi bertanya-tanya apa motif dari semangat para calon kepala daerah tersebut yang menggebu-gebu maju ke medan politik daerah.

Bukan rahasia lagi bahwa banyak calon kepala daerah ini baik yang baru maju maupun petahana yang mengedepankan kepentingan politik pribadi, kelompok, dan golongan dalam langkah politiknya di daerah. Otonomi daerah yang dijalankan dengan harapan untuk mendorong pembangunan sering kali oleh elite politik daerah sebagai sarana mengukuhkan diri mereka sebagai raja-raja kecil di daerahnya masing-masing.

Lalu, apakah semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang maju ini semuanya merupakan avonturir politik yang hanya memikirkan kepentingan dirinya dan tidak menyisakan ruang untuk orang baik? Tentu tidak. Kita bisa lihat dalam pilkada sebelumnya masih ada kepala-kepala daerah yang baik bisa terpilih. Namun, tentu calon-calon yang baik ini bukan mayoritas dalam perpolitikan kita.

Mereka adalah minoritas yang akan memberikan warna bagi perpolitikan negeri ini. Mencarinya pun sangat sulit karena memang untuk menilai rekam jejak seorang politikus dan mengukur niatnya dengan presisi merupakan langkah yang melelahkan.

Mencari orang-orang baik yang bisa membangun daerah di negeri ini layaknya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, perjuangan mencarinya adalah perjuangan yang layak dilakukan rakyat Indonesia. Kita tentu tak akan mendapatkan kebaikan yang sangat berharga jika tidak berusaha benar-benar untuk mencari kebaikan tersebut.

Mari telusuri benar para calon pimpinan daerah kita dan dukung mereka yang bisa membawa kebaikan bagi daerah masing-masing!