Mobilitas Ekonomi Bangsa

Permasalahan yang umum terjadi dalam sebuah pembangunan bangsa adalah seberapa cepat sebuah negara mampu membangun infrastruktur transportasi bagi negaranya karena infrastruktur transportasi berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik infrastruktur transportasi, tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin baik begitu juga dan sebaliknya. Berdasarkan survei yang dilakukan World Economic Forum (WEF) pada 2011 , infrastruktur transportasi Indonesia di Asia Tenggara merupakan yang terburuk atau ” debbotlenecking infrastructure” dari negara-negara lainnya. Hal ini didasarkan pada kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.

Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa dengan pulau lainnya memperlihatkan ada ketimpangan yang sangat jauh sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia karena sebagian besar sumber daya alam Indonesia justru berasal dari luar Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan proses mobilisasi sumber daya alam ke wilayah pengolahan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kondisi ini tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi para investor untuk membangun infrastruktur misalnya sulitnya birokrasi pemerintahan, sulitnya pembebasan lahan, akses regulasi, tingginya biaya logistik, serta kurang kondusifnya iklim usaha. Keadaan ini menyebabkan biaya ekonomi sangat tinggi sehingga membuat para investor berpikir dua kali jika ingin berinvestasi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi berencana melanjutkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan mencanangkan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti pembangunan tol laut, tol trans- Sumatera, pembangunan waduk, rel kereta api di seluruh pulau di Indonesia, dan pembangunan bandarabandara di seluruh Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk pembangunan infrastruktur transportasi ini. Masyarakat sebagai pemilik lahan harus menyadari pentingnya pertumbuhan infrastruktur untuk kemajuan bersama.

Begitu juga dengan pemerintah, harus memberikan jaminan kepada masyarakat agar hasil dari pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya untuk kalangan investor dan pemilik modal itu, melainkan juga untuk kepentingan seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Jhon Miduk Sitorus
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta