Sekolah Politik PDIP Jadi Penghubung Parpol dengan Publik

JAKARTA - Selama lebih dari 17 tahun reformasi atau setelah sebelas tahun pelaksanaan pilkada langsung ada gap politik antara partai pengusung calon dengan harapan publik.

Maka itu, gagasan dan implementasi dari sekolah partai calon kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai harus diapresiasi sebagai bagian dari menghubungkan jembatan antara harapan publik dan kepentingan partai politik.

"Seolah demokrasi lokal dan langsung itu hanya memfungsikan partai politik sebagai pengusung semata, dengan tetap membebankan kreasi dan program pada figur calon kepala daerah, sementara kefungsian parpol berhenti saat jago yang diusungnya ditetapkan menjadi salah satu calon oleh penyelenggara pemilu," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Senin (29/6/2015).

Menurutnya, situasi tersebut, membuat hubungan antara partai politik pengusung dan publik sebagai pemilih cenderung tidak sinergis. Wajar, kata dia jika terjadi sejumlah anomali politik yang mana pemenang pileg di suatu daerah kalah telak oleh calon yang diusung partai gurem atau bahkan calon perseorangan.

"Karena itu, sekolah partai calon kepala daerah pdi perjuangan menjadi salah satu pelopor untuk mengintegrasikan harapan publik dengan kepentingan partai politik harus diapresiasi sebagai bagian dari terobosan politik," tukasnya.

Sebelumnya, DPP PDIP melaksanakan sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Acara pembukaan dilakukan di Gedung DPP PDIP, Minggu, 28 Juni 2015, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah.

Baca: PDIP Sekolahkan 137 Calon Kepala Daerah.