Fahri Hamzah: Pemerintah Jokowi Enggak Punya Konsep
Minggu, 28 Juni 2015 - 06:02 WIB
Fahri Hamzah: Pemerintah Jokowi Enggak Punya Konsep
A
A
A
JAKARTA - Batalnya usulan kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana partai politik (parpol), dikritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, pemerintah tak menggunakan konsep dalam mewacanakan hal tersebut.
"Karena memang pemerintah enggak pernah ngomong pakai konsep. DPR yang diperhatikan dengan political funding," kata Fahri usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan pemerintah, agar ke depan memiliki konsep dalam mewacanakan sesuatu.
"Jangan grabuk-grubuk. Negara manapun kalau mau korupsi politik hilang, sederhana. Kuncinya bagaimana biayai politik. Itu political funding," ucap Fahri.
Untuk membiayai politik, kata dia, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau sumbangan dari swasta. Akan tetapi, keduanya perlu regulasi atau aturan yang detail.
"Jangan ngomong APBN mau dipotong sekian, nanti orang ngamuk karena enggak dibahas konsepnya. Kalau punya konsep kerjakan, bikin regulasi teknisnya. Semua ada konsekuensinya," imbuhnya.
Dia menilai wacana kenaikan dana parpol seperti halnya wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau yang kerap disebut dana aspirasi anggota DPR.
"Konsepnya dulu matangkan, kita maunya begitu. Nah sekarang gini, begitu diserang masyarakat, balik badan," pungkasnya.
Seperti diketahui, kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol batal dilakukan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan membahas kembali usul kenaikan angka bantuan parpol kepada Kementerian Keuangan dan DPR.
Pilihan:
Golkar Berhentikan Kadernya dari Anggota DPR
"Karena memang pemerintah enggak pernah ngomong pakai konsep. DPR yang diperhatikan dengan political funding," kata Fahri usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan pemerintah, agar ke depan memiliki konsep dalam mewacanakan sesuatu.
"Jangan grabuk-grubuk. Negara manapun kalau mau korupsi politik hilang, sederhana. Kuncinya bagaimana biayai politik. Itu political funding," ucap Fahri.
Untuk membiayai politik, kata dia, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau sumbangan dari swasta. Akan tetapi, keduanya perlu regulasi atau aturan yang detail.
"Jangan ngomong APBN mau dipotong sekian, nanti orang ngamuk karena enggak dibahas konsepnya. Kalau punya konsep kerjakan, bikin regulasi teknisnya. Semua ada konsekuensinya," imbuhnya.
Dia menilai wacana kenaikan dana parpol seperti halnya wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DB) atau yang kerap disebut dana aspirasi anggota DPR.
"Konsepnya dulu matangkan, kita maunya begitu. Nah sekarang gini, begitu diserang masyarakat, balik badan," pungkasnya.
Seperti diketahui, kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol batal dilakukan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan membahas kembali usul kenaikan angka bantuan parpol kepada Kementerian Keuangan dan DPR.
Pilihan:
Golkar Berhentikan Kadernya dari Anggota DPR
(maf)
