PDIP: Partai Pengusung Minta Jatah Menteri Ditambah Itu Wajar
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung pemerintah menilai para menteri di bidang ekonomi patut diganti ketika reshuffle kabinet nantinya. Tak hanya itu, partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini juga meminta kuota jumlah menteri dari PDIP ditambah.
"Partai pengusung mengusulkan dan sarankan reshuffle itu wajar. Tapi tidak boleh menekan presiden," kata Politikus PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
Saat disinggung menteri di bidang apa saja yang patut diganti, Aria enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, nama-nama menteri yang patut diganti itu baru dapat diumumkan setelah dilakukan evaluasi secara komprehensif.
Dalam kesempatan itu, Aria menggarisbawahi adanya ketidakberesan pada kinerja menteri Jokowi di bidang ekonomi. Namun demikian, kata dia, opsi mencopot menteri di bidang ekonomi bukanlah opsi utama.
"Di sektor ekonomi, by produk, terjadi kemandekan di beberapa sektor. Copot menteri itu bukan opsi utama. Harus dilihat ini adalah dampak dari sesuatu yang lebih besar. Bisa saja karena birokrasi," katanya.
"Mau minta tambah 5 atau 10 menteri, itu tidak penting. Yang penting, produk kekuasaan ini memberikan maslahat kepada rakyat dan umat," imbuhnya.
PILIHAN:
Tjahjo Tegaskan PDIP Tak Pernah Minta Tambahan Jatah Menteri
"Partai pengusung mengusulkan dan sarankan reshuffle itu wajar. Tapi tidak boleh menekan presiden," kata Politikus PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2015).
Saat disinggung menteri di bidang apa saja yang patut diganti, Aria enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, nama-nama menteri yang patut diganti itu baru dapat diumumkan setelah dilakukan evaluasi secara komprehensif.
Dalam kesempatan itu, Aria menggarisbawahi adanya ketidakberesan pada kinerja menteri Jokowi di bidang ekonomi. Namun demikian, kata dia, opsi mencopot menteri di bidang ekonomi bukanlah opsi utama.
"Di sektor ekonomi, by produk, terjadi kemandekan di beberapa sektor. Copot menteri itu bukan opsi utama. Harus dilihat ini adalah dampak dari sesuatu yang lebih besar. Bisa saja karena birokrasi," katanya.
"Mau minta tambah 5 atau 10 menteri, itu tidak penting. Yang penting, produk kekuasaan ini memberikan maslahat kepada rakyat dan umat," imbuhnya.
PILIHAN:
Tjahjo Tegaskan PDIP Tak Pernah Minta Tambahan Jatah Menteri
(kri)