Sekjen PDIP Anggap Wajar Jokowi Semprot Menteri
Senin, 29 Juni 2020 - 14:28 WIB
loading...
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wajar atas marahnya Presiden Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Sejak awal, Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 .
"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," tutur Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (29/6/2020).
Menurut Hasto, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan. "Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujar dia.
Bagi Hasto, reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Presiden, PDIP berharap semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional. (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
"PDIP mendorong agar para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi, bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," pungkasnya.
"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," tutur Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (29/6/2020).
Menurut Hasto, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis fungsi koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan. "Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujar dia.
Bagi Hasto, reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Presiden, PDIP berharap semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet, dan seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional. (Baca juga: Jangan-Jangan Pilpres 2024 Megawati vs Prabowo ).
"PDIP mendorong agar para menteri bekerja lebih keras di tengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi, bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
