58% Camat di Indonesia Tak Dalami Ilmu Pemerintahan
Senin, 15 Juni 2015 - 04:06 WIB
58% Camat di Indonesia Tak Dalami Ilmu Pemerintahan
A
A
A
SUMEDANG - Dari 6.000-an camat yang ada di Indonesia 58% diantaranya tak mendalami ilmu pemerintahan. Hal ini memberikan kekhawatiran sendiri pada kualitas pelayanan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam prosesi wisuda praja IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Minggu (14/6/2015). "58% jumalahnya tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan. Bayangkan," kata dia.
Menurut dia, ilmu pemerintahan penting dimiliki setiap camat. Pasalnya, tanpa itu akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat. "Selama ini kan alasannya bisa diserahkan ke staffnya," ujar dia.
Sebenarnya siapapun bisa menjadi camat, namun perlu dibekali ilmu pemerintahan. Dimana setiap camat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama tiga sampai enam bulan.
"Ke depan nanti tidak boleh. Di Jakarta saja ada yang dokter gigi. Tapi kan ini mau diperbaiki ke depannya," jelas dia.
Pihaknya sedang memepersiapkan pendidikan profesi ilmu kepemerintahan. Menurut dia, hal ini bagian dari penataan
birokrasi yang tertib dan memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
Tjahjo pun mengancam akan memberhentikan camat jika diketahui tidak mengikuti diklat. Maka sebuah kewajiban bagi camat yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan untuk mengikuti diklat.
"Kita akan mempersiapkan. Sebagian pakai tahun anggaran ini. Tapi akan selesai di anggaran tahun depan. Kalau tidak kita minta ke gubernur untuk mengganti, itu wajib dong," ujar dia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tjahjo telah membuat surat inventarisasi kepada gubernur agar disampaikan kepada bupati untuk melakukan pengecekan. Pengecekan tersebut untuk menginventarisasi siapa saja yang tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan.
"Agar 2015 akhir ini semua perangkat pemerintahan dia sudah memahami tata kelola pemerintah dengan baik," ungkap dia.
Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam prosesi wisuda praja IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Minggu (14/6/2015). "58% jumalahnya tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan. Bayangkan," kata dia.
Menurut dia, ilmu pemerintahan penting dimiliki setiap camat. Pasalnya, tanpa itu akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat. "Selama ini kan alasannya bisa diserahkan ke staffnya," ujar dia.
Sebenarnya siapapun bisa menjadi camat, namun perlu dibekali ilmu pemerintahan. Dimana setiap camat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama tiga sampai enam bulan.
"Ke depan nanti tidak boleh. Di Jakarta saja ada yang dokter gigi. Tapi kan ini mau diperbaiki ke depannya," jelas dia.
Pihaknya sedang memepersiapkan pendidikan profesi ilmu kepemerintahan. Menurut dia, hal ini bagian dari penataan
birokrasi yang tertib dan memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
Tjahjo pun mengancam akan memberhentikan camat jika diketahui tidak mengikuti diklat. Maka sebuah kewajiban bagi camat yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan untuk mengikuti diklat.
"Kita akan mempersiapkan. Sebagian pakai tahun anggaran ini. Tapi akan selesai di anggaran tahun depan. Kalau tidak kita minta ke gubernur untuk mengganti, itu wajib dong," ujar dia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tjahjo telah membuat surat inventarisasi kepada gubernur agar disampaikan kepada bupati untuk melakukan pengecekan. Pengecekan tersebut untuk menginventarisasi siapa saja yang tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan.
"Agar 2015 akhir ini semua perangkat pemerintahan dia sudah memahami tata kelola pemerintah dengan baik," ungkap dia.
(kri)
