Jokowi Bisa Akhiri Konflik Polri-KPK, asal...

JAKARTA - Konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka pasca penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) pada 1 Mei 2015 dini hari.

Penangkapan Novel terkait kasus dugaan penganiayaan seorang tersangka pencurian sarang burung walet pada tahun 2004 silam. Saat itu dirinya menjabat Kasatreskrim Polres Bengkulu.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan konflik antara dua lembaga itu seperti bom waktu. "Sewaktu-waktu bisa meledak," katanya kepada Sindonews, Minggu 2 Mei 2015.

Menurut dia, rivalitas kedua lembaga itu cukup tajam apalagi jika menyangkut kepentingan masing-masing. Apalagi jika melibatkan pemimpin dan nama baik kedua institusi tersebut. "Keduanya tidak menunjukkan hubungan yang harmonis atau hanya terlihat harmonis semata," ujarnya.

Idil menilai sebenarnya konflik Polri-KPK bisa diredam. Caranya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memiliki kemauan kuat untuk menengahi keduanya.

"Sebetulnya Jokowi bisa meredam itu jika kemauan politiknya cukup kuat, termasuk dalam persoalan independensi terhadap tekanan politik," katanya.

Kendati demikian, dia menilai sejauh ini Jokowi belum menunjukkan sikap tersebut. "Sayangnya hal itu belum terlihat sehingga jadilah konflik ini terus berlangsung," ujarnya. (Baca: Cerita Novel Baswedan Ditangkap Penyidik Polri)