Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena Fokus Persoalan TKI
Senin, 19 Januari 2015 - 18:20 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena Fokus Persoalan TKI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon melantik anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR. Plantikan dilakukan di ruang rapat Komisi IX.
Ermalena yang juga Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya ini mengaku siap menjalankan amanah sebagai pimpinan Komisi IX. Dia mengatakan perhatian utamanya tertuju pada persoalan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Mulai dari kelengkapan administrasi, pemberangkatan, penempatan kerja hingga pemulangan. Selain itu, kata dia penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat harus mendapat kawalan dari parlemen.
“Dua hal, yakni perlindungan TKI serta implementasi BPJS di lapangan menjadi perhatian serius DPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Qoyum Abdul Jabar mengatakan, penempatan Ermalena sebagai pimpinan Komisi IX merupakan keputusan rapat pengurus harian. Ermalena dinilai mampu menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Komisi IX.
"Apalagi Bu Ermalena mewakili Dapil NTB, yang tercatat sebagai daerah penyuplai tenaga kerja migran,” ujar Qoyum.
Pelantikan Ermalena merupakan bagian dari kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diputuskan penambahan 21 posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Nah, 21 posisi pimpinan DPR tersebut diberikan kepada KIH yang di dalamnya beranggotakan PDIP, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura.
Ermalena yang juga Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya ini mengaku siap menjalankan amanah sebagai pimpinan Komisi IX. Dia mengatakan perhatian utamanya tertuju pada persoalan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Mulai dari kelengkapan administrasi, pemberangkatan, penempatan kerja hingga pemulangan. Selain itu, kata dia penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat harus mendapat kawalan dari parlemen.
“Dua hal, yakni perlindungan TKI serta implementasi BPJS di lapangan menjadi perhatian serius DPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Qoyum Abdul Jabar mengatakan, penempatan Ermalena sebagai pimpinan Komisi IX merupakan keputusan rapat pengurus harian. Ermalena dinilai mampu menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Komisi IX.
"Apalagi Bu Ermalena mewakili Dapil NTB, yang tercatat sebagai daerah penyuplai tenaga kerja migran,” ujar Qoyum.
Pelantikan Ermalena merupakan bagian dari kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diputuskan penambahan 21 posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Nah, 21 posisi pimpinan DPR tersebut diberikan kepada KIH yang di dalamnya beranggotakan PDIP, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura.
(kur)
