Pemerintahan Jokowi Tak Kompak Soal Kenaikan Biaya STNK

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak kompak dan saling lempar tanggung jawab atas polemik kebijakan kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pmilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Indikasinya, Polri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saling membantah bukan pengusul kebijakan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, lebih aneh lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB yang mencapai dua hingga tiga kali lipat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Agak aneh rasanya, ketika penetapan besaran PNBP, yang berkisar antara 100 persen hingga 275 persen dipertanyakan sendiri oleh pemerintah. Bahkan terkesan lempar tanggung jawab," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Fraksi PKS sendiri, kata dia keberatan dengan kebijakan tersebut. Menurutnya kenaikan yang mencapai dua hingga tiga kali lipat sangat membebani masyarakat. (Baca: Kemenkeu Sebut Usulan Kenaikan Biaya STNK dan BPKB dari Polri)

"Fraksi PKS meminta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani dengan kebijakan tersebut," ucapnya. (Baca: Biaya STNK dan BPKB Naik, Kapolri Sebut Temuan BPK dan DPR)