Kata Pengamat soal Alasan Masyarakat Takut Kritik Pemerintah

Rabu, 10 Februari 2021 - 10:23 WIB
loading...
Kata Pengamat soal Alasan...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar masyarakat terus memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah , utamanya menyangkut pelayanan publik di masa pandemi.

Pernyataan Presiden juga diamini Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang menyebut pemerintah butuh kritis pedas dan keras agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, selama ini juga masyarakat sudah banyak yang mengkritik keras dan pedas.

"Namun banyak yang dilaporkan lalu ditangkap sehingga masyarakat takut untuk mengkritik," ujar Ujang kepada SINDOnews, Rabu (10/2/2021).Baca juga: Presiden Ajak Aktif Kritik, Tengku Zulkarnain: Alhamdulillah Pak Jokowi Pancen Oye

Menurut Ujang, pemerintah bukan hanya butuh dikritik. Tapi harus dikritik. Namun begitu, dia mengingatkan agar pemerintah jangan menggunakan standar ganda. Artinya, jangan merasa butuh dikritik. Tapi di saat yang sama, rakyat yang mengkritik pedas dan keras banyak yang ditangkap.

"Harus clear juga. Jangan sampai rakyat dijebak dan terjebak. Diminta mengkritik. Tapi ketika mengkritik dengan keras dan pedas ditangkapi," kata Analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.Baca juga: Pramono Anung Sebut Pemerintah Butuh Kritik Pedas dan Keras
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo: Yang Merasa...
Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan kalau Mau Cari Negara Lain
Prabowo: Kita Butuh...
Prabowo: Kita Butuh Kritik untuk Perbaiki Diri
HUT Bhayangkara: Mampukah...
HUT Bhayangkara: Mampukah Polri Melindungi Kritik Tanpa Mengkriminalisasi Warga?
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
Perjalanan Komuter Capai...
Perjalanan Komuter Capai 1,5 Juta per Hari, Kelembagaan Transportasi Perlu Diintegrasikan
Rekomendasi
5 Rekomendasi Laptop...
5 Rekomendasi Laptop Terbaik untuk Kerja Kantoran di Tahun 2026
Pemkot Tangsel Perkuat...
Pemkot Tangsel Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk Cegah Stunting
FPBS UPI Gelar Lokakarya...
FPBS UPI Gelar Lokakarya Puisi dan Bedah Buku Sonata Senja, Dorong Mahasiswa Aktif Menulis
Berita Terkini
Bakamla Gelar Latihan...
Bakamla Gelar Latihan Menembak di Perairan Dekat Pulau Galang
Gus Ipul Respons Wacana...
Gus Ipul Respons Wacana Cak Imin soal Pemimpin Baru PBNU: Baik untuk Didiskusikan
Kubu Roy Suryo: Saksi...
Kubu Roy Suryo: Saksi Ahli Polda Metro Jaya Tidak Paham UU ITE
Bentuk Tim Penyidik...
Bentuk Tim Penyidik Khusus Usut Kasus Febrie, Kejagung: 9 Penyidik, Mayoritas Jaksa Alumni KPK
Terbitkan 3 Sprindik...
Terbitkan 3 Sprindik Baru, Kejaksaan Sebut Status Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Saksi
Penanganan Perkara Febri...
Penanganan Perkara Febri Adriansyah Dialihkan dari Polri, Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved